Evaluasi implementasi SOP pemberian persetujuan WP dan B dan AFE oleh divisi eksploitas BPMIGAS

NGANTUNG, Enrico C P, Supriyadi, Dr., M.Sc

2009 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Sektor minyak dan gas di Indonesia saat ini masih menjadi sektor primadona yang dapat menyumbang penerimaan Negara secara signifikan. Realisasi pendapatan Negara tahun 2007 sebesar US 79,2 milyar dan sektor migas menyumbang sebanyak US 19,4 milyar. Sedangkan realisasi APBN tahun 2008 senilai US$ 98,2 milyar dan sektor migas memberikan kontribusi sebesar US$ 35 milyar atau sekitar 30 % dari anggaran tersebut. BPMIGAS selaku pengelola kegiatan usaha hulu migas dibentuk dalam rangka menjalankan dan melanjutkan fungsi dari Pertamina sebelum dibentuknya UU Migas No.22 tahun 2001. Selanjutnya BPMIGAS sebagai badan pelaksana yang memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik Negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana BPMIGAS khususnya Divisi Eksploitasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar dan tepat waktu dalam proses memberikan persetujuan terhadap WP&B dan AFE kepada KPS. Hal ini menjadi penting karena melalui evaluasi proses persetujuan WP&B dan AFE dapat mampu memberikan nilai tambah bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS/PSC/KPS) untuk menjalankan tugasnya sebagai operator dengan lancar dan tepat waktu sehingga pada akhirnya didapat hasil yang maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kebijakan baru kadang menimbulkan keterlambatan dalam proses persetujuan dokumen WP&B dan AFE serta pergantian manajemen kadang memperlambat system yang sudah ada berjalan menjadi tersendat karena adanya hal hal prinsip yang berbeda pada manajemen tersebut.

Oil and gas sector in Indonesia in this time still become primadona sector able to contribute acceptance goverment by siginifikan. Realization year national income 2007 equal to US$ 79,2 billion and migas sector counted US$ 19,4 billion. While APBN year realization 2008 for the price of US$ 98,2 billion and migas sector give big contribution of US$ 35 billion or around 30% from the budget. BPMIGAS as migas upstream business activity organizer formed in order to running and continuing function from Pertamina before formed of UU Migas No. 22 year 2001. Hereinafter BPMIGAS as executor body owning function conduct observation to Business Activity Upstream to be intake of publik ownership gas and oil natural resources can give maximal acceptance and benefit State to its to prosperity of people as according to vision, company target and mission. This research aim to to study deeper about BPMIGAS specially Division Exploitation can run duty and its function truly and on schedule in course of giving approval to WP&B and AFE to KPS. This Matter become important because passing evaluation process approval of WP&B and AFE can assign value to add to Contractor Production Sharing ( KKKS/PSC/KPS) to run its duty as operator at ease and on schedule so that in the end got by result of maximal. Result of research indicate that the existence of new policy sometime generate delay in course of approval of WP&B document and AFE and also management commutation sometime slow down system which have there is walking to become to chok up caused by different principal matter at the management.

Kata Kunci : Sektor migas,WP dan B dan AFE,Divisi eksploitasi,KPS ; Sector Migas, WP&B And AFE , Division Exploitation , KPS.