Peranan majelis pengawas notaris dan dewan kehormatan notaris dalam melakukan pengawasan terhadap notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris

RAHMADANI, Triat Suci, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris, serta memperbandingkan kewenangan antara kedua lembaga tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai hubungan antara Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang mana metode ini dilakukan dengan tolok ukur norma tertentu untuk mendapatkan data sekunder, dan didukung dengan melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Majelis Pengawas Notaris mempunyai peranan melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam hal penegakkan Kode Etik, pelaksanaan jabatan Notaris, dan perilaku Notaris di luar jabatannya. Sedangkan Dewan Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Kode Etik Notaris yang lebih bersifat interen. Namun dalam praktiknya, peranan kedua lembaga tersebut belum berjalan sesuai dengan yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain karena sering terjadinya tumpang tindih kewenangan, faktor sumber daya manusia, dana, dan infrastruktur juga sangat mempengaruhi kinerja kedua lembaga tersebut. Hubungan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris adalah bersifat koordinasi dan kerjasama, bukan bersifat atasan dan bawahan. Apabila terjadi tumpang tindih kewenangan, maka kedua lembaga ini harus melakukan koordinasi dan melakukan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Kode Etik.

This study aims to determine the authority of notaries supervisor assembly; Law Number 30 Year 2004 About the Notary Office and notary honour council duty according to the notary ethics code, and compare the authority between the two institutions. In addition, this study also examined the relationship between the notary supervisor assembly and notary honour in doing supervision concerning notary. This research is a juridical normative research, which means this method is done by a certain norm benchmarks to obtain secondary data, and supported by the resource person interviews to obtain primary data. The data is then analyzed qualitatively and described descriptively. Notary Supervisor Assembly has a role to supervise the notary in doing the enforcement of ethics Code, the implementation of Notary office, and notary’s behaviour outside its function. While Notary honour council has the authority in the implementation of the more internal Notary ethics Code. However, in practice, the role of both institutions has not run optimally. In addition to its often overlapping authority, human resource factor, funding, and infrastructure also highly affect the performance of both institutions. The relationship between the Notary Supervisor Assembly and the notary honour council is to be coordination and cooperation, rather than superiors and subordinates are. If there is overlapping authority, then these two institutions should be coordinating and conducting and doing deliberations to find the best solution, especially those associated with the implementation of the implementation ethics Code.

Kata Kunci : Majelis pengawas notaris,Dewan kehormatan notaris,Pengawasan, Notary Supervisor Assembly, Notary Honour Council, Notary Supervision