Urgensi nomor identifikasi bidang tanah terkait dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tanah di Kota Denpasar

KUSUMA, Ni Ketut Rahayu Krisnawati, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai Urgensi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) terkait dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tanah di Kota Denpasar bertujuan untuk mengetahui pentingnya pemberian NIB pada sertifikat tanah dan upaya-upaya pemerintah maupun instansi terkait mengatasi terjadinya sertifikat ganda (double sertificate). Penelitian ini merupakan yuridis empiris. Subyek dari penelitian ini adalah mereka yang terkait langsung yaitu masyarakat selaku penjual dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara tanpa mengesampingkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pendaftaran tanah yang terpencar dan belum tersedianya Peta Dasar Pendaftaran mengakibatkan bidang tanah tersebut melayang (Flying Parcel) dan terjadinya sertifikat ganda (double sertificate). Untuk menangani hal tersebut diperlukan penomoran administrasi yang unik dan tunggal dengan kode administrasi khusus berdasarkan letak tanah tersebut berada yang disebut NIB yang diawali dengan citra Quickbird menggunakan Titik Dasar Teknik yang menentukan titik koordinat dengan sistem TM-3o secara digitasi ditrasformasikan ke dalam komputer. NIB merupakan sarana penghubung antara data spasial dan data tekstual yang mampu menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah dari klaim pihak lain. Kenyataannya NIB mampu menata kembali kondisi sistem informasi pertanahan yang terlanjur mempunyai citra buruk sehingga mempermudah dan mempercepat pengaksesan informasi oleh Kantor Pertanahan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat.

Research concerns on Urgently the Identification Number of Land with Regulation of National Institution Landing Number 1 year 2006 to Implementation of Sell Buy in Denpasar City intended to know how important giving the Identification Number of Land on sertificate and the effort conducted by the government or others institution for coping those double sertificate. This research was empirical juridical research. The subjects of this research were these who directly concerned, that is seller and who makes agreements called PPAT. The data used in this research was primary data of which gained through interview without disregarding to secondary data of which was gained through literary study. The entire data gained was then qualitatively analyzed by using deductive reasoning method. The result of this research shows that Land Cadastre serve on dispersed locations and non availability of Cadastre Base Map causes flying parcels and double sertificate. Administration of number of unique and alone with special administration codes is called Identification Number of Land that sign by Quickbird image using Technical Base Point (TDT) on TM-3o coordinate of point has been transformed to computer by digitation. The Identification Number of Land is identifier between spasial data and textual data to give balancing stability of law for the land ownership from claim of another. In fact, the Identification Number of Land has been recondition bad image information system of land caused information access more easier and more quickly by Office of Land to give a good service.

Kata Kunci : Bidang Tanah Melayang, Quickbird, Titik koordinat TM-3o, Digitasi, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), Flying Parcels, Coordinate Base Point TM-3o, Digitation, Identification Number of Land