Pemberdayaan pengeluaran pemerintah dan lahan masyarakat desa menuju terbentuknya pertumbuhan ekonomi daerah tahun 1997-2006 :: Kasus di wilayah Kabupaten atau Kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur

DJATA, Baltasar Taruma, Drs. M. Adnan Hadjam, MA

2009 | Tesis | S2 IESP

Urgensi membangun desa dari dan untuk rakyat desa sudah merupakan kesepakatan baik oleh masyarakat desa sendiri maupun perancang pembangunan di tingkat nasional atau pusat. Dalam rangka menciptakan perubahan-perubahan tersebut diperlukan faktor ekonomi diantaranya adalah pengeluaran pemerintah dan luas lahan yang dimiliki petani. Perpaduan pengeluaran pemerintah dengan luas lahan yang dimiliki masyarakat desa diasumsikan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder tahunan (time series) tentang pertumbuhan ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADH konstan, pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan dan luas lahan pada masing-masing Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terhitung dari tahun 1997-2006. Model yang dipakai dalam regresi data panel adalah common effect model. Dari hasil analisis dengan menggunakan model tersebut di atas,diketahui pengeluaran rutin Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flotim, Sikka, Ende, Ngada, dan Kabupaten Manggarai tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan pengeluaran pembangunan yang tidak berpengaruh signifikan adalah terjadi pada Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flotim, Sikka, Ende, Ngada, dan Kabupaten Manggarai. Pengeluaran pembangunan yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah terjadi pada 2 kabupaten yakni Kabuapten Sumba Barat dan Sumba Timur. Untuk variabel luas lahan masyarakat desa pada Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flotim, Sikka, Ende, Ngada, dan Kabupaten Manggarai tidak berpengaruh siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

The urgency of village development by and for villagers has become the agreement between the villagers and development designers at national or central level. In order to create such changes economic factors, among others, involve government expenditure and total land acreage that farmers’ own. It is assumed that the mix of government expenditure and land acreage that villagers possess can support local economic growth. Data collected involved annual secondary data (time series) on economic growth/Gross Domestic Product (GDP), constant ADH, routine expenditure, development expenditure and total acreage of individual district in East Nusa Tenggara Timur (NTT) from 1997-2006. The common effect model was utilized in data regression panel. Based on analysis result using the aforementioned model it was identified that routine expenditures of West Sumba, East Sumba, Kupang, TTS (South Central Timor), TTU (North Central Timor), Belu, Alor, Flotim (East Flores), Sikka, Ende, Ngada, and Manggarai districts did not provide significant effects on local economic growth. While development expenditures with no significant effect were identified in Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flotim, Sikka, Ende, Ngada, and Manggarai districts. Development expenditures with significant effects on local economic growth were identified in 2 (two) districts, namely West Sumba and East Sumba districts. In terms of villagers total land acreage variable, those of West Sumba, East Sumba, Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flotim, Sikka, Ende, Ngada, and Manggarai districts had no significant effect on local economic growth.

Kata Kunci : Pertumbuhan ekonomi,Pengeluaran rutin,Pengeluaran pembangunan,Lahan,Data panel