Desentralisasi sumberdaya anggaran kepada pemerintah distrik dan kinerja penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat :: Studi kasus Distrik Moskona Selatan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat

YERKOHOK, Yakobus, Dr. Ambar Widaningrum

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Urusan atau fungsi pelayanan publik di era otonomi dan desentralisasi telah menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah ( provinsi dan kabupaten/kota ). Dengan demikian, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab besar untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun fenomena yang terjadi di daerah adalah bahwa harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik belum terpenuhi. Fenomena ini lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang baru terbentuk pemerintahannya dan masih tertinggal dalam berbagai hal, seperti perkembangan IPTEK, transportasi, komunikasi dan informasi, dan lain-lain. Dalam konteks pemerintah daerah kabupaten, untuk memecahkan masalah dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah tidaklah mudah. Tetapi satu jalan keluar yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah seperti ini adalah melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten kepada pemerintah distrik atau kampong. Karena dengan pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten kepada pemerintah distrik dan kampung akan membantu pemerintah kabupaten dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah tersebut menjadi lancer, efektif, dan efisien. Konsekwensi dari pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah distrik menyebabkan pemerintah daerah kabupaten juga menyerahkan sumberdaya anggaran kepada pemerintah distrik guna mendukung kelancaran pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Kajian tentang “Desentralisasi Sumberdaya Anggaran Kepada Pemerintah Distrik dan Kinerja Penyediaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat” ( Studi Kasus Distrik Moskona Selatan Kabupaten Teluk Bintuni ), bertujuan untuk menjelaskan hubungan antarjenjang pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan distrik dalam penganggaran sektor kesehatan, pengelolaan anggaran yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni oleh Pemerintah Distrik Moskona Selatan dan hasil yang dicapai dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sumberdaya anggaran yang diserahkan kepada Pemerintah Distrik Moskona Selatan, oleh Pemerintah Distrik Moskona Selatan tidak dikelola secara baik dan benar. Oleh karena pengelolaan dana yang demikian menyebabkan pengeluaran anggaran tidak sesuai peruntukannya dan terjadi kebocoran-kebocoran dalam penggunaan anggaran distrik. Akibat lebih jauh dari penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukannya dan terjadinya penyalahgunaan anggaran tersebut adalah tidak adanya dampak yang signifikan dari penggunaan dana distrik terhadap peningkatan kualitas penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat di wilayah distrik tersebut.

Public service delivery functions in the authonomy and decentralization era had been the authority and responsibility of local government ( province and regency or city ). With so, local government ( province and regency or city ) have a large responsibility to provide better public service delivery to the people. With better public service delivery to the people will increase the welfare life of society. But phenomenon in the locals show that the hope of society to get a better public service delivery is not fulfilled. This phenomenon more found in the locals that recent formed government and locals that still poor in many aspects, as development in science and technology, transportation, information and communication, etc. In the context of local government of regency to solve the problem in public service delivery to the people in local is not easy. But one solution that can be used to solve problem like this is decentralizing a parts of regency’s authorities and responsibilities to the district or village as an alternative solution. Because with decentralizing a parts of authorities and responsibilities of regency government to district or village government will help regency government in providing public service to all people in that area becomes fluent, effective, and efficient. The consequently of decentralization aparts of authorities and responsibilities from regency government to district or village is the regency government gives resource of budget to district or village to support them in meet those responsibilities. Research on “ Decentralization of Budget Resource To District Government And Performance of Public Health Service Delivery To The People “ ( A Study Case in South Moskona District Bintuni Bay Regency ) aimed to explain the interrelationships among government level ( Central, Province, Regency, and District ) in budgeting for the sector of health, South Moskona District manages budget that has been given, and the result that reached in public health service delivery to the people in that district. From this research knew that South Moskona District inapropriate managing the budget resource that has been given by Bintuni Bay Regency. Because of the inappropriated management budget resulting the expenditure budget also were not according to the using of budget and there are also abuse of budget that did by management ( head office ). The further more consequences are there are not a significant impacts from using district budget to improvement quality of public health service delivery to the people, especially people in that district.

Kata Kunci : Sumberdaya anggaran,Kinerja,Pelayanan kesehatan