Diskursivitas dan kontestasi kepentingan (publik) dalam kebijakan kehutanan lokal

DIANTORO, Totok Dwi, Drs. Lambang Trijono, MA

2009 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penyebaran negara—yaitu mewujudnya pembilahan pusat dan lokal yang begitu kuat, sebagai konsekuensi dari periode pasca reformasi—dalam konteks studi ini adalah munculnya fenomena Wonosobo yang sempat ’mbalelo’, tidak taat, dan cenderung menentang pusat (Jakarta) dalam hal pengurusan sumberdaya hutan pada 2001-2005 silam. Tentu saja Wonosobo dalam pengertian sebagai entitas. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat dan LSM adalah sangat besar dalam kisah ’mbalelo’ tadi. Ranah keterlibatan inilah yang lantas dilihat oleh studi ini, manakala civil society (melalui LSM) memainkan peran mendiseminasikan discourse dalam konteks pertarungan (kontestasi) kepentingan, untuk selanjutnya muncul kebijakan (Perda PSDHBM) sebagai muara proses—sekaligus peristiwa—politik. Namun, seiring dengan perjalanan waktu—di mana negara pusat cenderung menguat (resentralisasi)—melalui pendekatan hirarkhis, kemudian Perda PSDHBM Wonosobo dicabut dan dibatalkan pada tahun 2005. Peristiwa ini menjadi momentum, di mana salah satunya adalah munculnya kecenderungan engage antara pemerintah lokal Wonosobo dengan pemerintah pusat (Perhutani), di samping juga lantas memicu konsekuensi bagi gerakan civi society (LSM) untuk ikut-ikutan ’nyaman’ dengan strategi kolaborasi multipihak, bersama Perhutani. Pada ranah inilah, keberadaan dan fungsi LSM kemudian menjadi urgent untuk ’dievaluasi’ manakala, dari sisi keagenannya (agency) nyatanya relatif. Terutama berkaitan dengan kuat-lemahnya, ketika berhadapan dengan negara, sekaligus swasta/pasar. Atau bahkan sebaliknya, bersinergi dengan negara dan swasta/pasar untuk selanjutnya meninggalkan agenda masyarakat. Sebagai temuan dari studi ini, hal tersebut belum terjadi. Tetapi, gelagat lepas aspirasi (disenggagement), ada potensi. Studi kasus ini melalui pendekatan kepustakaan dan lapangan (partisipatif dan wawancara tidak terstruktur), dengan melihat konteks peristiwa pada dua episode; yaitu masa advokasi Perda PSDHBM (1999-2005) dan masa setelah Perda PSDHBM dibatalkan (2005-sekarang). Hasil studi menunjukkan bahwa, diskursivitas di dalam proses perubahan kebijakan kehutanan lokal Wonosobo, sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan peran civil society (LSM). Dengan demikian, manakala beradanya dan peran LSM ada potensi melemah, sudah sewajarnya untuk memunculkan kekhawatiran tersendiri.

State dispersion—emerged in local dan national strong dichotomy, as a consequence of the post reform peroid—in this study is, the rised up of the Wonosobo’s phenomenon when became ‘revolt’, disobedient, and even tend to against the national (Jakarta), on the forest resource management in 2001-2005. Indeed, Wonosobo as an entity. So, the community and civil society (NGO) involvement were, a significant influence in the story earlier. This involvement then was seen by the study, at a certain point in time when civil society (through the NGO) played their role to desiminated the discourses and interest contestation, henceforth emerged the public policy (Perda PSDHBM, Wonosobo’s District Regulation) as the political process and circumtance. On the other hand, the national government tended to strengthen (recentralised) and, then through the hierarchy approach, afterwards Perda PSDHBM was pulled out and cancelled in 2005. Suddenly, the incident became as momentum, where there were trend of engagement between the Wonosobo local’s government and the national government (Perhutani), nearby also triggered the consequences for the civil society (NGO) movement to slavishly, ’convinient’ with the multistakeholders collaboration strategy, to Perhutani. Furthermore, it is urgent to evaluate the NGO existence, mainly from the agency side when we realized it is become relative. Especially regarding to their strong and weakness, to being faced with the state, or at the same time, the market. Or even was the contrary, sinergised to the state and market, henceforth left the community's agenda. The study shows, this matter didn’t happen yet. But, the sign of lose from community’s aspiration (disenggagement), it was the potential. This case study through the document and field research approach (partisipatory and with no structure quitioner), by seeing the context of the circumtance in two episodes; that are the period of Perda PSDHBM’s advocacy (during 1999-2005) and time after Perda PSDHBM were annulled (2005-now). The Results of the study show that, discursive processes in the Wonosobo’s local policy related to forest resource management, really was affected by the existence and the role of civil society (NGO). Therefore, when the role of the NGO had a potential weakened, it is relevance to emerging the special concern.

Kata Kunci : Diskursivitas,kontestasi,Pengelolaan sumber daya hutan