Kinerja pelayanan perizinan :: Penelitian pelayanan perizinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tingkat Kecamatan di Kabupaten Lahat

JAYA, MD. Nur Isman Hendra, Drs. Suparjan, M.Si

2009 | Tesis | S2 Sosiologi

Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dewasa ini merupakan response positif atas tingkat partisipasi masyarakat kepada pemerintah, ditengah tingginya pengaruh globalisasi dan menyongsong diberlakukannya sistim pasar bebas dengan membawa konsekuensi pada tingkat kompetisi yang sangat ketat dikalangan dunia usaha maupun dari sisi investasi. Hal tersebut menuntut langkah antisipasi dan response yang cepat dari pemerintah khususnya dan semua pihak pada umumnya. Langkah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lahat dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah, dan dengan Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2008 tentang pelimpahan wewenang dibidang perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah, perlu disambut baik dan didukung semua pihak. Karena hal ini merupakan cerminan dari rasa tanggung jawab serta kepedulian Pemerintah Daerah kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Lahat. Perspektif kinerja pelayanan perizinan dibangun dari peranan birokrasi yang harus menjadi penanggung jawab bagi pemberian pelayanan kepada masyarakat, dengan melakukan pembahasan yang diketengahkan secara empiris dan konseptual guna membangun paradigma baru dalam reformulasi kebijakan, refungsionalisasi birokrat sehingga dapat memperbaharui pelayanan publik kedepan. Dalam konteks ini, kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh mesin birokrasi dalam mengaplikasikan kebijakan untuk pelayanan publik. Dalam perbaikan birokrasi, kebijakan dan pelayanan publik termasuk didalamnya partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Untuk mengali sampai sejauhmana kinerja pelayanan perizinan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil temuan dilapangan menjelaskan, rendahnya kinerja pelayanan perizinan SITU di tingkat kecamatan, secara umum, disebabkan oleh rendahnya diskresi dan pengaruh budaya paternalisme. Rendahnya diskresi menyebabkan aparat pelayanan dalam melayani harus menunggu pimpinan, apabila pimpinan sedang tidak berada di tempat yang berakibat terjadinya penundaan pelayanan, serta masih kuatnya budaya paternalisme yang menyebabkan birokrasi pelayanan publik dalam bertindak terpaku pada peraturan yang ada. Sehingga kepentingan masyarakat pengguna jasa belum menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan.

The demand of public service quality improvement is at present a positive response on the level of community participation to government amidst the high level of globalization effects and the implementation of free trade system with any consequences on highly tight competition among business world and investment. It actually encourages anticipative measures and quick responses by government in particular and all the relevant parties in general. Therefore, the Government of Lahat Regency issued Local Regulation No. 17/2008 on the Establishment of the Integrated License Service Office and Regional Investment and the Regent Decree No. 14/2008 on the Delegation of Authority in License to the Integrated License Service Office and Regional Investment. The policy measure should be welcomed and supported by all the relevant parties, considering that it is a reflection of the responsibility and concern of the Local Government to all the elements of society in Lahat Regency. The perspective of license service performance is built on the base of the role of bureaucracy that should be responsible for the delivery of service to public through both empirical and conceptual discussions of constructing new paradigm in re-formulating policy and re-functioning of bureaucrats in order that they can reform public service in the future. In the context, public policy tends to be highly influenced by bureaucratic machine in applying the policy of public service. In the bureaucratic reform, public policy and service, including community participation, is very necessary. The study is to explore the performance of license service using a qualitative method. Result of the study indicates that the low performance of license service in Business Location License at subdistrict level was generally resulted from the low level of discretion and an effect of paternalism culture. The low level of discretion made license service apparatuses waiting instructions from the superior to perform their task. Consequently, if the superior was absent, the delay in service occurred. Moreover, the strong sense of paternalism culture made the bureaucracy of public service strictly acting in accordance with the existing regulations. In other words, the interest of users was not in the main priority of delivering the license service.

Kata Kunci : Bureaucratic reform, Local autonomy, License service performance, Community expectation