Interfaith dialogue in Indonesian public diplomacy :: The role of the Department of Foreign Affairs in interfaith dialogue

RAKHMAWATI, Novita, Dr. Fatimah Husein

2009 | Tesis | S2 Agama dan Lintas Budaya

Dalam era globalisasi terutama paska Perang Dingin dan tragedi 11 September, kajian mengenai peran agama dan aktor agama dalam hubungan internasional mengalami peningkatan (Haynes, 2007; Thomas, 2005; Petito and Hatzopoulos, 2003; Dark, 2000). Agama menjadi sebuah tema kebijakan intermestik (internasional dan domestik), yaitu apabila sebuah kebijakan melibatkan agama maka kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor internasional dan domestik (Duncan, 2006, Kegley and Wittkopf, 2001). Dalam konteks Indonesia, penelitian yang telah ada cenderung mengkaji peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia (Perwita, 2007; Sukma, 2003). Namun, kajian mengenai dialog antar agama dalam diplomasi Indonesia, khususnya dalam diplomasi publik adalah sebuah perkembangan terbaru. Penelitian ini akan mengkaji aktivitas dialog antar agama dalam diplomasi publik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan aktivitas dan program dialog antar agama dalam diplomasi Indonesia dan menganalisa faktor apa saja yang melatar belakangi pemerintah Indonesia, melalui Departemen Luar Negeri untuk melibatkan diri dalam kegiatan dialog antar agama. Penelitian ini mengungkapkan bahwa keterlibatan Departemen Luar Negeri dalam dialog antar agama dipengaruhi oleh faktor-faktor intermestik (internasional dan domestik). Dari konteks internasional, beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: globalisasi dan kebangkitan global agama, meningkatnya label terorisme Islam, unilateralisme Amerika, dan meningkatnya diplomasi multijalur. Sedangkan dari faktor domestik terdiri dari adanya kendala infrastruktur hukum dan kapasitas institusional dalam menghadapi isu terorisme, krisis persepsi “Barat lawan Islam”, kebutuhan untuk menyeimbangkan kebutuhan keamanan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk meningkatkan citra Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbanyak, yang damai dan toleran. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa program dialog antar agama merupakan salah satu perkembangan baru dan positif dalam diplomasi Indonesiadan berpotensi menjadi Indonesia. Hal ini karena dalam kegiatan dialog antar agama yang disponsori Departemen Luar Negeri mulai mempertimbangkan peran komunitas agama dalam proses pembuatan kebijakan luar Negeri Indonesia. Namun demikian, Pancasila dan UUD 1945 tetap merupakan landasan dasar pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini juga merekomendasikan bahwa dialog antar agama dalam diplomasi Indonesia tidak semata berhenti di tataran normatif namun mampu memberi kontribusi yang bersifat praktikal, melibatkan tataran akar rumput dan lebih responsif terhadap perkembangan domestik dan internasional.

In an era of globalization, especially in the wake of the Cold War and the September 11 tragedy, there is an increasing concern about the role of religion and religious actors in international relations (Haynes, 2007; Thomas, 2005; Petito and Hatzopoulos, 2003; Dark, 2000). Religion has become one of the new types of what is called “intermestic” (international and domestic) policy issue in international relations (Duncan, 2006, Kegley and Wittkopf, 2001). In the Indonesian context, scholars have tended to focus on the role of Islam in Indonesian foreign policy (Perwita, 2007; Sukma, 2003). However, the study of interfaith dialogue in Indonesian diplomacy, particularly in public diplomacy is a new development. This current paper examines interfaith dialogue activities in Indonesian public diplomacy The aim of the study is to describe interfaith dialogue programs and activities in recent Indonesian diplomacy and to examine why the Indonesian government, particularly through the Department of Foreign Affairs, has engaged with interfaith dialogue. This paper argues that the adoption of interfaith dialogue in Indonesian public diplomacy has been influenced by certain “intermestic” (international and domestic) circumstances. In the context of international challenges, these include globalization and the global resurgence of religion, the rise of issues of Islamic terrorism, U.S unilateralism and the rise of multitrack diplomacy. Regarding domestic circumstances there are constraints from the legal infrastructure and the lack of institutional capacity to counterterrorism, the crises of perception of “the West versus Islam”, the requirement for balancing the need to security and democratization and human’s rights protection, and the need to promote an image of Indonesia as the world’s largest Muslim population country, which is peaceful and tolerant. The findings indicate that interfaith dialogue activities in Indonesian public diplomacy are a new and positive development in Indonesian diplomacy because it recognizes the role of religious communities in the foreign policy making process and have potential as Indonesian soft power. This fact led to a question whether there is shifting paradigm in Indonesian foreign policy i.e, religious consideration. However, Pancasila as the ideology of the state and the 1945 Constitution remain as the foundation of Indonesian foreign policy. The conclusion recommends that interfaith dialogue in Indonesian public diplomacy need to be more practical, engaging the grass root level and becoming more responsive to recent domestic and international circumstances.

Kata Kunci : Agama,Hubungan internasional,Kebijakan luar negeri,Diplomasi,Diplomasi publik,Dialog antar agama,Indonesia,Departemen luar negeri,religion,International Relations,foreign policy,public diplomacy,interfaith dialogue,Indonesia,Department of Foreign Affairs