Pelaksanaan registrasi penduduk di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara

RAMLAH, Sitti, Drs. Sukamdi, M.Sc

2009 | Tesis | S2 Kependudukan

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tujuan penelitian untuk mengindentifikasi pelaksanaan registrasi penduduk dan kendala registrasi penduduk di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi, untuk mengetahui pelaksanaan registrasi penduduk di Kabupaten Bombana. Penekanannya melihat proses pelaksanaan registrasi penduduk, pengamatan proses tersebut untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Bombana sehubungan dengan pelaksanaan registrasi penduduk. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif dengan menggunakan dua sumber data yakni sumber data kuantitatif dan sumber data kualitatif. Pelaksanaan registrasi penduduk di Kabupaten Bombana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 masih menuai berbagai masalah : (1) pelaksanaan pendaftaran penduduk antara lain : (a) penerapan prosedur pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah berkaitan dengan pendaftaran penduduk, (b) masyarakat masih mengeluhkan kesulitan untuk mendapatkan dokumen terkait pendaftaran penduduk. (2) Pelaksanaan pencatatan sipil antara lain : (a) penerapan prosedur pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah berkaitan dengan pencatatan sipil, (b) masyarakat sudah tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan akte catatan sipil kecuali akte perceraian. (3) penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang mendukung pelaksanaan registrasi penduduk belum berjalan lancar. Kendala dari pelaksanaan registrasi penduduk di Kabupaten Bombana setelah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yakni (1) dari sisi pemerintah, antara lain : (a) masih minimnya jumlah Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di tingkat desa/kelurahan bahkan sampai di tingkat kecamatan, (b) Perencanaan dan penggunaan sumber daya keuangan (anggaran) di Instansi pelaksana yang belum memihak kepada masyarakat, (c) belum terbentuknya UPTD (Unit Pembantu Teknis Dinas) berikut perangkat teknologi dan Informasi di tingkat kecamatan, dan (d) Keterlambatan pengesahan regulasi (peraturan daerah) yang menjadi pokok pelaksanaan registrasi penduduk. (2) Dari sisi masyarakat di Kabupaten Bombana telah menyadari pentingnya kegunaan dokumen dan akte kependudukan namun pemahaman mereka tentang dokumen dan akte kependudukan masih rendah.

This research was conducted at Bombana Residence of South East Sulawesi Province with objectives to understand and identify the implementations and barrier of civil registration and the implementation of Civil Administration Information System at Bombana Residence South East Sulawesi Province after validation of the act number 23 years 2006 concerning Civil Administration. This research uses evaluation approach to understand the implementation of civil registration at Bombana Residence. It emphasis on observing the implementation process of civil registration, thus the barrier that faced by government at Bombana Residence within implementation can be identifid. The result from this research was presented by descriptive using two data sources both qualitative and quantitative data sources. The implementation of civil registration after validated the act number 23 years 2006 remain generates several problems consist of: (1) implementation on civil registration includes: a) applying implementation procedure which inappropriate with local regulation concerning civil registration, b) the difficulties to obtain registration document remain being criticizes subject by people; (2) application of civil documentation includes: a) applying implementation procedure which inappropriate with local regulation due to civil documentation, b) people state that it is uncomplicated to obtain civil license except divorce license; (3) the implementation of Civil Administration Information Systems that support civil registration is remain not well-performs. The problems of implementation on Civil registration at Bombana Residence after validation of the act number 23, 2006 are :(1) on government behalf consist of (a) the limitation of human resource among Civil Officer that giving service from rural to at residence level, (b) financial resource (budget) planning and utilizing at executive institution has not take the people sides, (c) UPDT (The Support Unit of Official Technical) has not set up as well as technology and information equipment at residence level, and (d) the regulation (Local Act) which as implementation base for Civil registration was late to be validated. (2) On society behalf, even thought Bombana residence has awareness on the importance of official document and civil license, their understanding regarding documentation and civil license remain limited.

Kata Kunci : registrasi penduduk, pelaksanaan, kendala, Civil registration, implementation, problems