Penyelesaian konflik antar suku dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah :: Studi di Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika

AITURU, Yulianus Payzon, Prof. Dr. Kodiran, M.A

2009 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Penelitian ini membahas peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik antar suku dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik antar suku di Kabupaten Timika. (2) Menganalisis cara atau bentuk-bentuk solusi konflik antar suku di Kabupaten Mimika. (3) Menganalisis implikasi konflik antar suku di Kabupaten Mimika terhadap ketahanan wilayah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mimika. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada para pemangku adat, pemuka agama, aparat pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Mimika.Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa (1) Pemerintah Daerah belum sepenuhnya dapat berfungsi menjalankan peranan pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik antar suku di Kabupaten Mimika baik peranan di bidang keamanan dan keselamatan (security and safety) maupun peranan dalam bidang kesejahteraan dan kemakmuran (welfare and prosperity). Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya terjadi pelanggaran hak-hak dasar rakyat bahkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) khususnya di Kabupaten Mimika yang memicu terjadinya konflik-konflik politik dan sosial yang pada akhirnya menimbulkan konflik antar suku di Kabupaten Mimika baik antar suku asli Papua maupun dengan suku-suku etnis pendatang. (2) Cara solusi konflik antar suku di Kabupaten Mimika adalah dengan meningkatkan peranan Pemerintah Daerah sebagai fungsi keselamatan negara, pemegang kekuasaan fungsi informasi dan komunikasi antar warga masyarakat, berperan besar menjadi komunikator dalam penyelesaikan persoalan konflik etnik di Kabupaten Mimika. Perlu dibuka suatu lembaga rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik etnik dan konflik sosial pembangunan secara terbuka, adil dan benar dalam kerangka Negera Kesatuan Republik Indonesia dan membuka dialog untuk penyelesaian konflik etnik Papua sehubungan dengan pelurusan sejarah Papua yang adil, transparan dan jujur. (3) Implikasi penyelesaian konflik antar suku di Kabupaten Mimika akan meningkatkan ketahanan wilayah baik di wilayah Kabupaten Mimika maupun ketahanan wilayah Papua.

The study is the role of local government in ethnic conflict resolution and its implications for regional security. The purpose of this study was (1) Determine the role of local governments in the process of ethnic conflict resolution in the Timika Regency. (2) Analyzing how or other forms of ethnic conflict resolution in Timika Regency. (3) Analyzing the implications of ethnic conflict in Timika Regency of regional resilience. This research was conducted in Timika Regency. The data used are primary and secondary data. The primary data obtained by conducting interviews to the tribal leaders, religious leaders, local government officials and community of Timika Regency. Analysis tools used in this study is qualitative analysis. Based on the analysis concluded that (1) Local Government can not fully function to run local government role in the process of ethnic conflict resolution in both the role of Mimika regency in the field of security and safety and a role in the field of welfare and prosperity. It can be seen from the still many violations of basic rights of the people even human rights violations, especially in Mimika regency which triggered the political conflicts and social, which in turn led to conflicts between tribes in Timika Regency, both among the native tribes of Papua and with the tribes of ethnic immigrants. (2) How ethnic conflict resolution in Timika Regency is to enhance the role of local government as a safety function of the state, holder of power of information and communication functions between members of the community, plays a major role to be a communicator in ethnic conflict settlement issues in Timika Regency. Need to open an agency of reconciliation in ethnic conflict resolution and development of social conflicts openly, fairly and correctly in the framework of the State of Indonesia Republic and open a dialogue for the resolution of ethnic conflicts in relation to the streamlining of Papua Papuan history fair, transparent and honest. (3) Implications of ethnic conflict resolution in Timika Regency will increase the resilience of the region in both the region and resilience Mimika regency of Papua region.

Kata Kunci : Peran pemerintah daerah,Konflik antar suku,Ketahanan wilayah,Mimika, The role of local governments, ethnic conflict, regional security, Mimika