Proses perumusan dan implementasi sistem zonasi di Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) :: Studi implementasi kebijakan deliberatif

PURBA, Tora Gunawan, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, MSc

2009 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai proses perumusan sistem zonasi dalam Rencana Pengelolaan Taman Nasional di Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dan untuk mendapatkan data dan informasi tentang implementasi konsep zonasi dan kendala- kendalanya. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Pelemsari, desa Umbulharjo, Sleman, Yogyakarta. Penelitian menggunakan metode studi kasus dan pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara. Responden diambil sesuai dengan keterkaitan dan pengetahuan permasalahan penelitian. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa proses perumusan sistem zonasi dalam RPTN tidak dilaksanakan dengan mengikuti persyaratan kebijakan deliberatif, yang dimana dalam persyaratan kebijakan deliberatif dibutuhkan adanya dialog autentik yang memenuhi tiga persyaratan yakni adanya partisipan dialog, proses dialog, dan isi dialog. Kegagalan proses perumusan sistem zonasi terletak pada pada ketiga proses yang ada pada dialog autentik, hal ini ditunjukkan dengan adanya RPTN Gunung Merapi dengan sistem zonasi didalamnya, merupakan paket yang disiapkan oleh dua pihak yakni KSDA dan Pusat Studi Agroekologi UGM dan bukan melalui proses dialog dengan stakeholder lain. Implementasi sistem zonasi secara mutlak belum dapat dilaksanakan karena adanya proses yang gagal dalam tahapan sebelumnya, sehingga implementasi yang dilakukan baru pada tahap review-review sistem zonasi oleh internal Balai TNGM, tanpa melibatkan secara konkret stakeholder yang lain. Dampak yang terjadi ialah masyarakat tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa di kawasan TNGM, dan bagi Balai TNGM implementasi tersebut akan sangat sulit untuk diterapkan.

This research is aimed to get data and information about formulation process of parting system in management plan of National Park of Merapi Mountain and to get data and information about implementation parting concept and the problem. This research is taken on Pelemsari, Umbulharjo, Sleman, Yogyakarta. The research is using case study method and data gathering by observation and interview. The taken respondents are chosen based on their knowledge about the research content. T he research shows that formulation of parting system process in RPTN is not done base on the deliberative policy requirement, in which needed authentic dialogue which appropriate with three requirements; dialogue participant, dialogue process and dialogue content. The failure of formulation process of parting system is found in those three requirements on authentic dialogue. It is shown by RPTN of Merapi Mountain with parting system inside which should be provided trough dialogue process but it is served by KSDA and UGM Archeology Research Center. The implementation of parting system cannot be done because failed process in previous step, so the implementation only achieve the reviewing step by Balai TNGM, without involve the other stakeholder. For the result, the people are doing their daily activity in TNGM, and for TNGM itself, the implementation will be difficult to apply.

Kata Kunci : Deliberatif,Taman Nasional Gunung Merapi,Proses,Implementasi, Deliberative, Merapi Mountain National Park, Process, Implementation