Akomodasi usulan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kabupaten Halmahera Selatan

HARTONO, Muhamad, Ir. Gunung Radjiman, M.Sc

2009 | Tesis | S2 MPKD

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun dalam prakteknya hasil Musrenbang Kabupaten belum mencerminkan kesesuaian hasil Musrenbang Kecamatan sehingga menyebabkan usulan masyarakat menjadi kurang terakomodir. Musrenbang terkesan sebagai alat untuk melegitimasi bahwa penyusunan rencana pembanguan telah dilaksanakan secara partisipatif Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana proses dan hasil sinkronisasi usulan program kecamatan dan kabupaten dalam Musrenbang Kabupaten Halmahera Selatan serta menemukan faktor-faktor penyebab terakomodirnya hasil usulan kecamatan ke kabupaten dalam rencana program bidang fisik dalam musrenbang di Kabupaten Halmahera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan rancangan penelitian studi kasus. Unit analisis dalam penelitian adalah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Halmahera Selatan dan hasil Musrenbang Kecamatan Bacan dan Bacan Selatan Hasil penelitian menunjukkan lima point penting. Pertama, pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Halmahera Selatan dimulai dari penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Desa, Kecamatan dan Forum SKPD. Forum SKPD Musrenbang Kabupaten Halmahera Selatan tidak melakukan pembahasan dan sinkronisasi hasil Musrenbang Kecamatan. Kedua, stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Halmahera Selatan kurang representatif. Ketiga, fasilitator yang ditunjuk sebagai penyelenggara Musrenbang kurang memiliki kompetensi analisis yang dibutuhkan, kurang memiliki kerangka pikir strategis, dan kurang menguasai metoda dan teknik partisipatif. Keempat, tingkat sinkronisasi hasil Musrenbang Kabupaten Halmahera Selatan dengan hasilMusrenbang Kecamatan Bacan dan Bacan Selatan kurang dari 5%. Kelima, hasil Musrenbang Kabupaten Halmahera Selatan belum mencerminkan kebijakan ‘bottom up planning’. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa hasil kesesuaian Musrenbang Kabupaten Halmahera Selatan dengan hasil Musrenbang Kecamatan Bacan dan Bacan Selatan belum efektif. Ketidaksesuaian hasil Musrenbang Kabupaten Halmahera Selatan disebabkan oleh adanya perbedaan orientasi pembangunan, skala prioritas pembangunan, plafond anggaran, kepentingan satker, kurangnya keterbukaan dalam prioritas program dan perencanaan anggaran, lemahnya koordinasi antara Camat dan Bappeda serta tidak adanya keterwakilan masyarakat atau pihak kecamatan pada saat finalisasi program dan perencanaan anggaran pada musrenbang kabupaten.

The National Development Planning System of Indonesia aims to support coordination among development agents, assuring the creration of integration, synchronization, consistency on planning, budgetting, implementation and controlling, and optimizing the community participation in development. In practice while however the result of such process has not reflect synchronization community sproposals became less accommodated. Musrenbang tends to be used as instrument to justification the participatory aspect of plan making. This research aims to find out how acomodation process of Subsdistrict Musrenbang proposal at Musrenbang of Halmahera Selatan Regency and factors the result. The method used in this research was qualitative descriptive, with case study research design. Analysis unit in the research was implementation of the Musrembang of Halmahera Selatan Regency and Musrenbang result of Subsdistrict of Bacan and South Bacan. The reseach indicated five important point. First, the implementation Musrenbang of Halmahera Selatan Regency was initiated from implementation Musrenbang of Village, Subsdistrict level and SKPD Forum. The SKPD Forum of Musrenbang of Halmahera Selatan Regency does not discuss and synchonize the Subsdistrict Musrenbang result. Second,Stakeholders involved at implementation Musrenbang of Halmahera Selatan Regency were less representative. Third, facilitator who designed as organizer of Musrenbang was less competence on analysis required, have less strategic opinion framework, and less mastery on participative method and technique. Fourth, acomodation level of Musrenbang result of Bacan dan Bacan Selatan Subsdistrict Musrenbang result of Halmahera Selatan Regency and less than 5%. Fifth, Musrenbang result of Halmahera Selatan Regency. The reseach concluded that synchronization in the Musrenbang in Halmahera Selatan Regency and Musrenbang result of Bacan dan South Bacan Subsdistrict were not effective. Such conditon in Halmahera Selatan Regency was caused by the different development orientation, development priority scale, budget ceiling, team work interest, less transparency in program priority and budget planning. For the weakness of coordination and communication between Subsdistrict Head and Bappeda and there is no community representative make the process not too effective

Kata Kunci : Musrenbang,Akomodasi,Bottom,Up down planning, Development planning Coordination Forum, Acomodation, Bottom-Up Down Planning