Partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan :: Implementasi program PNPM Mandiri P2KP pada BKM Amandit dan BKM Harapan Bersama

FAHMI, Hairin, Dr. M. Baiquni, MA

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Dalam proses pembuatan kebijakan publik, partisipasi masyarakat adalah satusatunya cara meyakinkan masyarakat bahwa pembuatan kebijakan tersebut telah dilakukan secara demokratis. Partisipasi masyarakat berarti terjadi reformasi sosial yang signifikan dengan memampukan warga untuk ikut serta memperoleh keuntungan dari proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Secara tradisional lembaga partisipasi telah lama eksis dalam kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Ini dapat dibuktikan dengan keberadaan karang taruna, kelompok tani, kelompok pengajian, gotong royong, musyawarah dan banyak lagi lembaga serupa di masyarakat. Namun partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan fenomena yang menarik untuk diamati. Kebanyakan program pembangunan didesain secara top down sehingga masyarakat hanya menjadi obyek pembangunan. Banyak kalangan di masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan berpendidikan rendah masih tidak cukup terlibat dalam partisipasi. Untuk itu perlu diungkap faktor apa saja yang menjadi penyebabnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan melihat partisipasi masyarakat melalui implementasi PNPM Mandiri P2KP pada dua kelurahan sasaran Kandangan Barat dan Jambu Hilir. Ditemukan beberapa variasi partisipasi masyarakat pada obyek penelitian BKM Amandit dan BKM Harapan Bersama. Penelitian ini juga mengungkap beberapa kendala dan permasalahan partisipasi yang dapat dijadikan umpan balik bagi pelaksanaan program partisipatif lainnya.

In the process of public policy making, public participation has been the single method to convince public that it has been democratically conducted. Public participation shows that there is significant social reformation by enabling community members to participate in obtaining benefits from the development process that government has carried out. Traditionally, participating institution has existed in the social and cultural life of community. This is indicated by the existence of karang taruna (youth groups), peasant groups, artisan groups, gotong royong (mutual assistance), musyawarah and other similar institutions in the community. However, public participation in the development process shows interesting phenomenon to observe. Most development programs are designed based on top-down pattern; hence, publics has merely served as object of development. Many groups in the community, particularly, those with poor economic condition and low education level have not been sufficiently involved in the participation. To this end, it is necessary to investigate what factors causing this phenomenon. The present research adopted an approach that observed public participation through the implementation of PNPM Mandiri P2KP program at two target kelurahans (villages), i.e. Kandangkan Barat and Jambu Hilir. Several variations of public participation were found in the research objects of BKM Amandit and BKM Harapan Bersama. Some obstacles and problems in participation that might be used as feedbacks in the implementation of other participatory programs were also investigated.

Kata Kunci : Partisipasi masyarakat,PNPM Mandiri P2KP,BKM Amandit,BKM Harapan Bersama, public participation, PNPM Mandiri P2KP, BKM Amandit, BKM Harapan Bersama