Kinerja lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

SAMSUL, Dwi Nur, Dr. Ambar Widaningrum, MA

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian ini tentang Kinerja Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) dalam melakukan pengawasan publik. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui kinerja LOD DIY di dalam menjalankan fungsinya dalam pengawasan publik; (2) mengetahui kendala implementasi fungsi LOD DIY dalam melakukan pengawasan publik. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa LOD DIY kinerjanya cukup optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, akuntabilitas yang memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dirumuskan secara tertulis dalam bentuk laporan kinerja, di laporkan secara periodik, di laporkan kepada Gubernur DIY dan dapat diakses oleh masyarakat. Kedua, responsibilitas menunjukan kesadaran aparatur menjalankan fungsi LOD DIY yang baik, dan memperlihatkan adanya dinamika perubahan, serta tingkat antisipasi untuk menghadapi perubahan. Ketiga, responsivitas memperlihatkan sikap aparat LOD DIY menanggapi aduan masyarakat yang tidak beratsebelah antara pelapor dan terlapor. Kendala implementasi fungsi LOD DIY dalam melakukan pengawasan publik, Pertama, variabel struktur organisasi, yakni nampak bahwa implementasi tugas dan wewenang tidak sesuai dengan job discription. Kedua, variabel sumber daya manusia, yakni LOD DIY masih kekurangan sumber daya manusia dari segi kuantitas. Ketiga, variabel finansial, yakni anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi belum memadai sehingga menjadi kendala dalam implementasi fungsi LOD DIY dalam melakukan pengawasan publik. Dengan demikian, saran-saran yang direkomendasikan adalah LOD DIY perlu : (1) melakukan penguatan kelembagaan antara lain dengan segera menyusun Standard Operational Procedure (SOP). (2) menambah jumlah aparatur yang dimungkinkan oleh Pergub. (3) memperkuat jaringan dengan LSMLSM ke daerah-daerah. (4) dipertimbangkan untuk mengakses dana yang lain, yang dimungkinkan oleh oleh Pergub.

The current research concerned the performance of Regional Ombudsman Institution of Yogyakarta Special Territory (subsequently abbreviated to LOD DIY) in implementing public supervision. The objectives are (1) to determine the performance of LOD DIY in public supervision; (2) to identify the constraints in implementing the function of LOD DIY in public supervision. We obtain the primary data through observation, interview, and documentation. The result indicated that LOD DIY performed optimally. It can be seen from several aspects. Firstly, accountability which shows that the implementation of policies and activities formulated in the form of performance reports, periodically reported to the Governor of DIY (Yogyakarta Special Territory) and was publicly accessible. Secondly, responsibility that shows the awareness of the apparatus to perform the LOD DIY functions well and that it demonstrates a dynamics change, and a degree of anticipation to deal with change. Thirdly, responsiveness demonstrated the DIY LOD authority awareness in responding to public complaints between the reporter and the reported in impartial manner. Constraints in the implementation of LOD DIY functions in public supervision are as follow: (1) Organizational structure variable, i.e., it appears that the implementation of task and authority are inconsistent with the job description. (2) Human resources variable, i.e., LOD DIY lacks of human resources qualitatively. (3) Financial variable, i.e., the budget allocated to perform the duties and functions not yet adequate to support the function of LOD DIY in implementing public supervision. Finally, we recommend LOD DIY to: (1) reinforce their institution by establishing the Standard Operating Procedure (SOP); (2) increase the number of apparatus amenable by governor regulation; (3) strengthen the networking with local NGOs; and (4) consider alternative access of funds made possible by the governor regulation.

Kata Kunci : Lembaga ombudsman daerah,Kinerja,Kendala,Implementasi,Pengawasan publik, Regional Ombudsman Institution, Performance, Constraint, Implementation, Public Supervision