Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan belanja bantuan sosial pada pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Selatan TA 2006-2008

ERAWATI, Sri Linangkung, Dr. Nunuk Dwi Retnandari

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengelolaan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan selama Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2008. Menganalisis pencapaian penerapan prinsip-prinsip Good Governance yang terdiri atas Visionary, Transparansi, Akuntabilitas, Rule of Law (Supremasi Hukum), Efisien dan Efektif, Responsivitas, dan Partisipasi. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktercapaian penerapannya dan mengklasifikasikannya ke dalam tiga kategori yaitu pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan penerima. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam meningkatkan pengelolaan Belanja Bantuan Sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah campuran antara metode kuantitatif dan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi pengelolaan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada data awal yang menunjukkan bahwa diantara beberapa pemerintah daerah di berbagai wilayah, penyimpangan atas pengelolaan Belanja Bantuan Sosial terbesar berada pada salah satu pemerintah daerah di wilayah ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data dari pemerintah daerah itu sendiri dan BPK-RI sebagai pemeriksa atas pengelolaan keuangan daerah. Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data primer yang merupakan hasil dari analisis isi dari data sekunder, dan wawancara mendalam. Hasil analisis dan interpretasi data menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Good Governance belum sepenuhnya diterapkan. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktercapaian penerapan prinsip-prinsip Good Governance adalah ketidakjelasan isi peraturan, tidak adanya peraturan tentang publikasi, perubahan peraturan tentang pertanggungjawaban, tidak adanya peraturan tentang sanksi, ketepatan penempatan belanja dalam peraturan, kompetensi dan komitmen pelaksana, serta tingkat pemahaman penerimanya.

The aim of this research is to analyze the management of Social Grant Expenditure on the local governments in South Kalimantan Province from 2006 to 2008 fiscal year and to analyze the achievement of Good Governance principles implementation which consists of visionary, transparency, accountability, rule of law (law supremacy), efficiency and effectiveness, responsiveness, also participation. The next step is to identify some factors affecting it and classify them into three categories; policy maker, policy implementer, and recipient. It is expected that the result of the analysis will be useful in the development of Social Grant Expenditure. The method of analysis used in this research is quantitative and qualitative method conducted by using descriptive approach to describe the condition of Social Grant Expenditure management on the local governments in South Kalimantan Province. The selection of the research location is based on the initial data which shows that the biggest deviation of Social Grant Expenditure management among some local governments in several areas happens in one of the local governments in this region. This research is conducted by using the source of data from the local governments themselves and from BPK-RI as an auditor of the local financial management. The data used to support this research is primary data resulted from the content analysis of secondary data and deeper interview. The result of the analysis and the data interpretation show that the Good Governance principles have not been implemented entirely. Factors which cause the failure in achieving the implication of Good Governance principles are the vagueness of the regulation, no publication rule, the change of responsibility regulation, no sanction regulation, no accuracy of the expense allocation in the regulation, no competency and no commitment of the implementers, and also the comprehension level of the recipients.

Kata Kunci : Belanja bantuan sosial,Good governance,Implementasi,Social Grant Expenditure, Good Governance, Policy Implementation