Formulasi kebijakan peraturan daerah tentang pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tulang Bawang

MURLIASARI, Rikha, Prof. Dr. Warsito Utomo

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Pengembangan kepariwisataan hendaknya dilakukan karena adanya kebutuhan objektif daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan pengembangan sektor pariwisata akan mampu menciptakan lapangan kerja baru di daerah, mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat dan memberikan efek positif bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana formulasi kebijakan peraturan daerah tentang pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tulang Bawang serta alternatif kebijakan apa yang perlu dilakukan dalam rangka pengembangan kepariwisataan?. Dengan mengadopsi pemikiran Winarno, maka formulasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para aktor kebijakan dalam rangka merumuskan pengembangan kepariwisataan mulai dari pengguliran ide, pengagendaan kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan dan forecasting sampai kepada tahap penetapan kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang memfokuskan diri pada proses formulasi kebijakan penyusunan Perda tentang Pengembangan Kepariwisataan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain observasi langsung oleh penulis ke lokasi penelitian, wawancara mendalam serta studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil yang didapatkan ternyata bahwa formulasi kebijakan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tulang Bawang secara teknis masih berlangsung oleh para aktor kebijakan yang diwarnai dengan adanya tarik-menarik antara usulan rancangan peraturan daerah dari masing-masing pihak antara eksekutif, legislatif dan stake holder yang kemudian berjalan alot dan cukup panjang sehingga terjadi kebuntuan (dead lock) komunikasi, sehingga ditawarkan beberapa alternatif kebijakan sebagai solusi pemecahan masalah untuk menghilangkan kebuntuan komunikasi dalam proses formulasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil analisis, alternatif kebijakan terpilih yang direkomendasikan sebagai respon terhadap permasalahan pengembangan kepariwisataan dan dianggap paling tepat serta sekaligus menjadi prioritas utama untuk pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tulang Bawang adalah alternatif kebijakan perubahan incremental dengan mengelaborasi antara kebijakan yang sudah ada dengan tuntutan masyarakat menjadi model pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan pengembangan kawasan (skenario ke 3). Alternatif kebijakan ini juga mudah diimplementasikan dan menjadi win-win solution dari kebuntuan komunikasi pada proses formulasi tersebut.

Tourism development should be done due to objective need of a region in order to increase people welfare. Development in tourism sectors is expected to be able to create new employments that eventually can increase people welfare and provide positive effect for local economic growth. Problem in this research is formulated as follow: What is formulation of local regulation policy on tourism development in Tulang Bawang regency and what alternative policy in tourism development? Adopting Winarno thought, policy formulation is a series of actions by policy actors in order to formulate tourism development consisting of idea creation, policy planning, policy alternative selection, forecasting, and policy decision. The research used descriptive qualitative method focusing on local regulation policy formulation on tourism development. Data was collected through direct observation at research site, in-depth interview and literary study. Data was analyzed with data reduction, data presentation and conclusion drawing or verification. Results indicated that in policy formulation on tourism development in Tulang Bawang regency there is tight debate on local regulation proposal between executive, legislative and stakeholders that lead to communication dead lock. So, some policy alternatives are presented to open the deadlock communication. The selected policy alternative that is recommended as response to tourism development issue and is considered as the most appropriate choice and as main priority for tourism development in Tulang Bawang regency is incremental change by elaborating current policy and people demand to be community-based tourism development model and area development (the third scenario). The alternative policy is easy to implement and a win-win solution for the deadlock in policy formulation process

Kata Kunci : Formulasi kebijakan,Peraturan daerah,Kepariwisataan, Policy formulation