Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik :: Studi kasus pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Restribusi Pelayanan Pasar

IKHWAN, Muhammad, Prof. Dr. Muchsan, S.H

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Partisipasi publik atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan daerah (Perda). Partisipasi publik pada Bab X Pasal 53 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan lebih khusus lagi menegenai partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 139 (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pelaksanaan dari hak masyarakat ini harus sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR/DPRD. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif empiris, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai obyek yang dikaji dengan norma-norma ketatanegaraan. Suatu peraturan daerah lazimnya harus memenuhi 3 (tiga) dasar agar dapat berlaku efektif, yaitu dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Kenyataannya proses pembentukan peraturan daerah di Kota Yogyakarta belum dapat menyeimbangkan ketiga dasar tersebut diatas. Proses selama ini hanya dititikberatkan pada dasar yuridis saja, sehingga mengabaikan dasar sosiologis dan filosofis suatu kebijakan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika sangat banyak kebijakan yang dihasilkan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena kebijakan tersebut belum mencerminkan kebutuhan masyarakat. Partisipasi publik merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat sangat penting dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah haruslah diatur secara lebih jelas. Fenomena menarik yang dapat dianalisa dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kota Yogyakarta, yaitu bahwa Tata Tertib DPRD Kota Yogyakarta tidak mengatur mengenai prosedur dan mekanisme partisipasi publik, namun dalam pelaksanaannya terdapat terdapat tahapan-tahapan yang melibatkan publik didalamnya yaitu penjaringan aspirasi masyarakat dan public hearing.

he public role or social participation is one of the important elements that should be considered in the construction of Regional Government. The public role in the Chapter X Article 53 of the Law Number 10 of 2004 on the Establishment of Legislation, and in particularly concerning on the public participation in the establishment of regional regulation is ruled in the Article 139 (1) of the Law Number 32 of 2004 on Regional Government. However in the implementation of the social right should be appropriate to the Order of Parliamentary/ Regional Parliamentary. This research can be categorized as normative empirical legal research, on the ground of this research is purposed for providing detailed description concerning on the object of which is studied by constitutional norms. A regional regulation ordinarily should fulfil 3 (three) principles in order it can be valid effectively, i.e. juridical, sociological and philosophical principles. In fact the process of establishment of regional regulation in Yogyakarta Municipality had not balanced these three aforementioned above principles. All this time the process is merely prioritized on juridical principles, thus it neglects the sociological and philosophical principles of a policy. Thus, it is not amazingly, in case there are in a great number of resulted policies which can not be implemented as appropriately on the ground of the policy had not reflected the social necessities. Public participation is one of the shapes of very important social political participation in order to create a good government. Thus the implementation of public participation in the establishment of regulations includes regional regulation should be clearly ruled. The interesting phenomena of which can be analyzed in the process of establishment of regional regulation in Yogyakarta Municipality, i.e. that the Order of Regional Parliamentary of Yogyakarta Municipality does not rule on the procedure and mechanism of public participation. However in the implementation there are steps that involve the public inside, i.e. the netting of social aspiration and public hearing.

Kata Kunci : Partisipasi publik,Peraturan daerah,Pemerintahan yang baik, Public Participation, Regional Regulation, Good Government