Tinjauan mengenai fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

LAMBIOMBIR, Herpie, Prof. Dr. Muchsan, S.H

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi aparat pemerintah daerah yang harus dilakasanakan secara maksimal untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kinerja pemerintah daerah. Pelayanan publik di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan lebih khusus lagi di nyatakan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, oleh karena itu partisipasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam tatanan peraturan yang berlaku sangat di perlukan. Penelitian ini dapat di kategorikan sebagai penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci tentang obyek yang dikaji dengan norma-norma hukum ketatanegaraan. Tinjauan mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh dinas kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat hendaklah berpatokan pada standar pelayanan minimal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hal tersebut masih dalam proses pembuatan sehingga menyebabkan adanya ketidakmaksimalan dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat, apalagi di tambah dengan kualitas sumber daya manusia pada umumnya yang masih minim sehingga pelayanan publik yang di laksanakan masih jauh dari apa yang di harapkan. Oleh karena itu partisipasi aktif dari pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menjalankan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku akan sangat menunjang kesuksesan dari pelayanan publik

Public service is one of functions of local apparatur that must be maximally implemented in order to promote the success of local government performance. Public service is stipulated within Act No. 25 of 2009 about Public Service, and specifically stated within Section 21 of Act No. 32 of 2004 about Local Autonomy; thus, participation between local government and public within regulation arrangement prevailed is very needed. This study can be categorized into normative law study; this is because it purposes to give detail illustration about object studied and norms of constitutional law. Study on implementation of health service by Health Department of Maluku Tenggara Barat regency should be referred to standard of minimal service and the regulation prevailed, but it is still in the formulation process thus results in suboptimal service implementation to public, besides the minim quality of human resource available. Thus, the public service implemented is still far from the expectation. Therefore, active participation from local government and public in implementing public service according to the regulation prevail will very support the success of public service.

Kata Kunci : Aparat pemerintah daerah,Pelayanan kesehatan,Masyarakat, Local Apparatus, Health Service, Public