Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap proses penyusunan APBD berdasarkan Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004

ARSYAD, Fadhly Azhar, Aminoto, S.H., M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Fungsi Budgeter yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sulawesi selatan terhadap APBD Sulawesi Selatan. Penyusunan tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan wawancara. Data penelitian kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan Fungsi anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap APBD berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 mengalami pelemahan pada periode 1999-2004, sedangkan Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Provnsi Sulawesi Selatan terhadap proses penyusunan APBD berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 belum serius melakukan transparansi, efektivitas, efisiensi, serta partisipatif sebagai prinsip paradigma anggaran berbasis kinerja (2) perbedaan di antara UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 adalah dilihat dari segi kewenangan DPRD dan kontrol terhadap DPRD itu sendiri (3) Upaya yang seharusnya dilakukan oleh DPRD Sulawesi Selatan untuk memperkuat fungsi budgeternya terhadap APBD adalah: Reorientasi terhadap APBD, Penguataan Paradigma Anggaran berbasis kinerja, dan penguatan Pendapatan Asli Daerah.

The research aims at identifying and analyzing the implementation of budgetary function performed by Regional House of Representatives in South Celebes on Regional Income and Expense Budget of Suth Celebes based on number law of 22 year 1999 and number law of 32 year 2004. The thesis adopts library study to obtain secondary data and field study to obtain primary data through interview. Data Obtained are analyzed by qualitative method. The Research concludes that: (1) The implementation of Budgetary Function of Regional House of Representatives in South Celebes on Regonal Income and expense budget based on number law of 22 year 1999 and is discreasing in period of 1999-2004, whereas The implementation of Budgetary Function of Regional House of Representatives in South Celebes on Regonal Income and expense budget based on number law of 32 year 2004 has not shown in promoting transparency, effectiveness, efficiency, and participation as the principle of Performance based budget paradigm (2) The Differences between Number Law of 22 Year 1999 and 32 Year 2004 can be viewed from the aspect of Authority and internal controlling (3) The Effort that should be done for improve his budgetary function are: reorientation of Local Financial, Reorientation Performance Based Budget, and the improvement Local Original Outcome and the improvement of performance based budget paradigm.

Kata Kunci : Fungsi budgter,DPRD, Budgetary Function, Regional House of Representatives