Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota-Kabupaten Banyuwangi

PAMBUDI, Teguh, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap notaris di Kota/Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengingat selama ini belum dibentuknya MPD di Kota/Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui kendala-kendala pelaksanaan pengawasan tersebut serta upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Jember untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang secara teknis diperoleh melalui wawancara dengan responden yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan yang terlibat langsung dalam pengawasan terhadap notaris. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan penelusuran terhadap bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa; Pertama: Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris di Kota/Kabupaten Banyuwangi ini tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana yang telah diamanahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Kedua: Kendala dalam pelaksanaan pengawasan ini antara lain adalah tidak tersedianya dana operasional, sarana prasarana, faktor jarak dan jumlah notaris yang semakin banyak membuat jalannya pengawasan kurang dapat efektif berjalan, kurang terjalin kerjasama antara MPD Jember dengan Notaris di Kota/Kabupaten Banyuwangi. Ketiga: Upaya MPD Jember dalam mengatasi kendala tersebut antara lain adalah dengan mengakomodir iuran yang sifatnya tidak mengikat dari para notaris yang menjadi obyek pengawasannya, memberi peringatan kepada notaris yang telat menyampaikan laporan berkala serta salinan berita acara sumpah jabatan kepada Pengda setempat dan mengorganisir pemeriksaan protokol notaris di Kota/Kabupaten Banyuwangi.

The objective of this research is to examine the implementation of notary supervision in Banyuwangi Municipality/Regency based on Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2004 concerning Notary Title, considering the inexistence of MPD (Local Public Notary Oversight Board) in Banyuwangi Municipality/Regency and to identify the obstacles in the execution of the supervision and the efforts of MPD of Jember to overcome the obstacles. This research is a field research. The approach used in this research in the juridical-empirical approach. This research used the primary data obtained by interview with respondents directly elected based on specific criteria and directly involved in notary supervision, while the secondary data is obtained by literature research. This research uses the qualitative-descriptive method of analysis. This research concludes: first; the implementation of notary supervision in Banyuwangi Municipality/Regency is not fully running as recommended in Law Number 30 Year 2004. Second; the obstacles in the implementation for example, are: the lack of operational fund, poor facilities and infrastructure, and weak coordination between the MPD of Jember Municipality/Regency and Banyuwangi Municipality/Regency. Third; some of the efforts which have been made by MPD of Jember to overcome the obstacles are: collecting a non-binding dues to the legal representative under the supervision of MPD, issuing warning to the legal representative who doesn’t submit its periodic and the copy of vow of position report to the local supervisor in time and organizing examination on the notary protocol in Banyuwangi Municipality/Regency.

Kata Kunci : Pengawasan,Notaris,Kota,Kabupaten,Banyuwangi, Supervision, Notary, Municipality/Regency, Banyuwangi