Bentuk-bentuk pelayanan PPAT :: Studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta

NURPALINA, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai bentuk-bentuk pelayanan PPAT ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelayanan yang diberikan oleh PPAT di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 PP Nomor: 37 Tahun 1998 yang disertai dengan pendapat para PPAT, Ketua IPPAT, dan Pejabat Kantor Pertanahan selaku pembina bagi PPAT. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan, tetapi untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan dilakukan penelitian kepustakaan. Laporan hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diharapkan dapat memberikan gambaran atau uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, karena hasil yang diharapkan dalam penelitian ini dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pelayanan PPAT di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan yang diberikan oleh PPAT di Kabupaten Sleman tidak hanya pembuatan akta saja, tetapi juga melayani konversi, pemecahan dan penggabungan sertifikat, roya, pengeringan, pembagian warisan, IMB, set-plan, pembayaran pajak, dan perizinan dikarenakan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dibidang pertanahan tidak hanya terbatas pada kebutuhan akta saja, melainkan pelayanan yang menyeluruh dan tuntas sehingga praktis, dan cepat. Menurut para PPAT hal ini bukanlah suatu pelanggaran terhadap kewenangan PPAT karena pelayanan itu diberikan atas permintaan klien dan apabila perlu dituangkan dalam surat kuasa sehingga tidak ada ketentuan manapun yang dilanggar dengan adanya kuasa tersebut karena merupakan hak bagi setiap orang untuk menguasakan kepentingannya kepada pihak lain, serta bukanlah pelanggaran terhadap larangan bagi PPAT baik dalam Kode Etik PPAT maupun dalam PP Nomor: 37 Tahun 1998. Bagi Kantor Pertanahan selaku Pembina bagi PPAT menilai pelayanan di luar akta tersebut sebagai suatu hal yang biasa terjadi dan diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan memberikan informasi yang lengkap sehingga klien mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas dan dalam hal ini Kantor Pertanahan tidak mempunyai wewenang untuk mengatur praktek pelayanan di luar pembuatan akta tersebut karena yang dibina oleh Kantor Pertanahan hanya terbatas pada akta-akta yang dibuat oleh PPAT yang bersangkutan.

The research on the service types f Land Deed Maker Official aims at identifying the service types provided by Land Deed Maker Official excluded in the provisions regulated in Article 2 of Government Regulations Number 37 of 1998 accompanied with the opinions of Land Deed Maker Official, Head of Land Deed Maker Official Association, and Land Affairs Office Officers as the supervisor for Land Deed Maker Official.This research apples empirical juridical approach, i.e. a research based on field research a long with the library research to complete the data received. The resut report of library research and field research is expected to be able to give descriptivequalitative description or ecplanation snce the result expected in this research can entirely and systematically describes the facts in relation to the service type of Land Deed Maker Official in Sleman Regency.The research result shows that the service provided by Land Deed Maker Official in Sleman regency is not only deed making, but also serves conversion,certificate combining and splitting, cancellation of motgage, fuction transfer, estate division, building permit, set-plan, tax payment, and permits because the society needs in the service of land affairs is not only limited to the needs of deeds, but also entire and complete service so it becomes quick and practical. According to the Land Deed Maker Official, it is not an infraction to the authority of Land Deed Maker Official because the service is give by client request and if it is necessary, it is written in the authorization letter so that there s no provision broken by the existence of the authority because it is everyone’s right to authorize his/her interests to the other party,and also it is not an infraction to the prohibitin for Land Deed Maker Official either in Land Deed Maker Official’s code of ethics or in Government Regulation Number 37 of 1998. For Land Affairs Office, as the supervisor for Land Deed Maker Official,considers the services other than deed as a normally happened and allowd thing as long as it is conducted accordng to the prevailing law corridor and gives complete information so the client knows his/her right and obligation clearly and in this case,Land Affars Office has no authority to regulate the practice of the service other than deed making because Land Affairs Office only supervises the deeds made by the Land Deed Maker Official.

Kata Kunci : Bentuk pelayanan, PPAT, Service Type, Land Deed Maker Official