Peran Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dalam penegakan kode etik notaris di Kota Padang

MERIYANTI, Minar, Sigid Riyanto, S.H., M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai peran dewan kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dalam penegakan kode etik di Padang bertujuan untuk mengetahui peran dewan kehormatan dalam melakukan penegakan kode etik notaris menurut kode etik notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia, apa yang menjadi kendala dewan kehormatan dalam melakukan pengawasan dan penegakan kode etik notaris dan bagaimana koordinasi dewan kehormatan dan majelis pengawas dalam melakukan penegakan kode etik notaris. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang berupa praktek pelanggaran kode etik notaris dan dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum serta dilengkapi dengan penelitian penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan tehnik komunikasi langsung dengan alat berupa pedoman wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur (unstructured interview). Analisis data dilakukan secara kwalitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa ; 1)Dewan Kehormatan Daerah Padang telah melakukan perannya dalam melakukan penegakan kode etik notaris, dibuktikan dengan pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Penegakan kode etik notaris secara internal dilakukan oleh dewan kehormatan INI sedangkan penegakan perilaku notaris dan jabatan notaris dilakukan oleh majelis pengawas. 2)Dewan Kehormatan Daerah Padang mempunyai kendala-kendala dalam penegakan kode etik yakni antara lain pelanggaran sudah dianggap suatu kebiasaan, rasa sungkan karena rekan seprofesi, dualisme dalam penegakan kode etik dan dewan kehormatan dalam menjatuhkan sanksi tidak diberikan dengan tegas. 3)Koordinasi Dewan Kehormatan Daerah Padang dan Majelis Pengawas Daerah Padang dalam penegakan kode etik tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya walaupun telah diatur dalam Anggaran Dasar INI. Anggaran Dasar INI menyatakan bahwa tugas dari dewan kehormatan adalah memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

The research on the role of honorary council of Indonesian Notary Society in the enforcement of notary ethics code in Padang aims at discovering the role of honorary council in enforcing the notary ethics code according to the notary ethics code made by Indonesian Notary Society, the obstacles encountered by honorary council in enforcing the notary ethics code, and the coordination between honorary council and supervisory committee in enforcing the notary ethics code. The research belongs to an empirical juridical research encompassing the violative practices of notary ethics code in relation to legal norms complemented with library research. This research applies direct communication method by means of interview guide. The interview applies unstructured interview. Data are analyzed qualitatively and presented descriptively. The research result concludes that 1) Regional Honorary Council of Padang has played its role in the enforcement of notary ethics code, proven by giving sanction to the notary conducting the violations of notary ethics code. the enforcement of notary ethics code is internally conducted by the honorary council of Indonesian Notary Society, while the enforcement of notary behavior and notary profession ethics code are conducted by the supervisory committee. 2) Regional Honorary Council of Padang encounters some obstacles in the enforcement of notary ethics code such as violation considered as a custom, reluctance regarding the violation done by professional colleagues, dualism of the ethics code enforcement by the honorary council and the supervisory committee does not firmly impose the sanction. 3) The coordination between the honorary council of Padang and regional supervisory committee of Padang does not run properly. The article of organization of Indonesian Notary Society states that the honorary council is assigned to give proposition and opinion to the regional supervisory committee over presumption of violation of notary ethics code and profession.

Kata Kunci : Kode Etik, Dewan Kehormatan, Majelis Pengawas, Ethics Code, Honorary Council, Supervisory Committee