Analisis dampak pemekaran wilayah terhadap perekonomian dan disparitas pendapatan per kapita antar kabupaten-kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2000-2006

LONA, Marthen, Prof. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc., Ph.D

2009 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan menetapkan klasifikasi Kabupaten/Kota di NTT berdasarkan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi setelah pemekaran, menganalisis disparitas PDRB per kapita antar Kabupaten/Kota, menganalisis apakah hipotesis Kuznets tentang kurva U terbalik berlaku di NTT serta seberapa jauh pemekaran wilayah Kabupaten/Kota di NTT berdampak terhadap PDRB per kapita, tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2000-2006 yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data bersumber dari BPS Provinsi NTT dan BPS Pusat Jakarta. Analisis tipologi daerah terhadap Kabupaten/Kota di NTT dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori setelah pemekaran yakni tujuh daerah masuk klasifikasi daerah relatif tertinggal, termasuk Manggarai, Manggarai Barat dan Kupang, tiga daerah masuk dalam klasifikasi cepat berkembang, satu daerah masuk dalam klasifikasi maju tapi tertekan dan lima daerah masuk dalam klasifikasi cepat maju dan cepat tumbuh, termasuk Rote Ndao. Berarti setelah pemekaran, Manggarai dan Manggarai Barat tidak meningkat menjadi lebih baik, kecuali tetap berada pada klasifikasi relatif tertinggal. Bahkan Kupang turun dari cepat berkembang menjadi relatif tertinggal, kecuali Rote Ndao naik dari cepat berkembang menjadi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Analisis disparitas PDRB per kapita antarkabupaten/kota di NTT tahun 2000-2006 menggunakan indeks ketimpangan Williamson dan Entropi Theil menunjukkan bahwa rata-rata angka indeks menurun setelah pemekaran. Berarti bahwa setelah pemekaran disparitas pendapatan per kapita antar Kabupaten/Kota di NTT semakin kecil/menyempit, mengindikasikan adanya distribusi pendapatan regional yang semakin merata sesudah pemekaran. Analisis menggunakan Hipotesis Kuznets menunjukan Kurva U terbalik Kuznets tidak berlaku di Provinsi NTT selama periode pengamatan. Bahkan sebaliknya studi empiris menunjukkan kurva U dan grafik hubungan antara indeks Williamson maupun Entropi Theil dengan PDRB per kapita memperlihatkan tren berbentuk nonlinear negatif. Kecenderungan indeks Williamson mengandung makna bahwa semakin tinggi PDRB per kapita, sampai kira-kira mencapai Rp.1.951,25 maka indeks Williamson akan turun sampai kira-kira 42,3 kemudian ketimpangan akan kembali melebar seiring meningkatnya PDRB per kapita, demikian pula indeks Entropi Theil menunjukan tren yang tidak jauh berbeda. Uji beda rata-rata menyimpulkan bahwa pemekaran wilayah berdampak positif terhadap PDRB per kapita, Tingkat kemiskinan dan IPM di Kabupaten Kupang dan terjadi perubahan indikator kesejahteraan sosial ke arah yang lebih baik. PDRB per kapita semakin meningkat, begitu pula tingkat kemiskinan mengalami penurunan dan IPM menunjukkan peningkatan, kecuali tingkat kemiskinan di Kabupaten Manggarai menunjukkan sebaliknya/meningkat.

The current research aims to determine the clarification of the regencies/municipalities in NTT based on the per capita GRDP and the economic growth after the formation of new administrative regions (subsequently referred to as FNAR); to analyze the GRDP disparity between the regencies/municipalities; to determine the applicability of Kuznets's Inverted U-Curve hypothesis for NTT; and the extent to which the FNAR of regencies/municipalities of NTT province affects the per capita GRDP, the poverty and Human Development (HDI) Indices in the province. The data employed in this study are those of secondary data of 2000-2006 period obtained from the study of literature. They originated from BPS Provinsi NTT and BPS Central Jakarta. The analysis of regional typology of the regencies/municipalities in NTT can be classified into four categories subsequent to the FNAR. Seven regions classified as relatively backward district include, among other, Manggarai, Manggarai Barat and Kupang. Three regions classified as quickly developed, one region classified as developed, but strained, and five regions classified as rapidly developed and growth include Rote Ndao. Thus, after the FNAR, Manggarai and Manggarai Barat indicated no further improvement, instead they remain in the category of relatively backward. In fact, Kupang regency has declined from the rapidly developed to relatively backward category, except Rote Ndao that is improved into rapidly growth and developed regency. The analysis of per capita GRDP among the regencies/municipalities in NTT in 2000-2006 using Williamson discrepancy index value or Entropi Theil demonstrated that the discrepancy index is decreasing after the FNAR. It, therefore, indicates that the per capita income disparity among the regencies/municipalities in NTT is getting smaller/narrower, showing that the regional income distribution has become more evenly after the FNAR. The analysis using Kuznets's hypothesis demonstrated that Inverted UCurve is not applicable for NTT province during the observation period of 2000- 2006. On the contrary, empirical study of inverted U-curve and the relationship between Williamson index or Enthropi Theil with the per capita GRDP demonstrated a negative nonlinear trend. The trend of Williamson index signifies that the higher the per capita GRDP (amounting to approximately Rp. 1.951,25), the lower the Williamson index will be (amounting to approximately 42,3). Then, the disparity will once again become wider following the increase in per capita GRDP, and the Entropi Theil indicates the similar trend. Average discrepancy test demonstrated that the FNAR have a positive effect on per capita GRDP, poverty and human development indices in Kupang regency, and the indicator of social prosperity. Per capita GRDP increases steadily, the poverty decreased, and the HDI increased, except the poverty level in Manggarai regency that shows the contrary.

Kata Kunci : Pemekaran wilayah,Pertumbuhan ekonomi,Ketimpangan,Disparitas pendapatan, formation of new administrative regions (FNAR), economic growth, discrepancy, income disparity