Faktor-faktor ekonomi kelembagaan penyebab keterlambatan dalam penyusunan APBD Kabupaten Ende Provinsi NTT tahun anggaran 2007-2008

GUSTI MA, Stefaus Hubertus, Dr. Wihana Kirana jaya, M.Soc.sc

2009 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Anggaran daerah merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan daerah yang berisikan informasi tentang pendapatan dan belanja serta pembiayaan. Pada prakteknya di lapangan terkadang penyusunan peraturan daerah APBD tidak sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlak. APBD sebagai alat fiskal utama di daerah mempunyai peran yang cukup kuat dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak keterlambatan penyusunan APBD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta menganalisis faktor-faktor ekonomi kelembagaan penyebab keterlambatan dalam penyusunan APBD Kabupaten Ende Tahun 2007 dan 2008. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang memaparkan proses penyusunan APBD Kabupaten Ende. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara terstruktur dan penyebaran angket, dan penelitian kepustakaan yang bersumber dari arsip dan dokumen. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka alat analisis yang digunakan adalah analisis faktor dengan pendekatan analisis komponen utama (principal component analysis – PCA). Keterlambatan proses penyusunan dan penetapan APBD berdampak pada berkurangnya pelayanan publik yang seharusnya dapat diberikan kepada masyarakat dan rendahnya kinerja pemerintah dalam penyerapan anggaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengesahannya baru dilaksanakan pada bulan Februari tahun anggaran berjalan. Penyebab keterlambatan dalam penyusunan APBD Kabupaten Ende tahun anggaran 2007 dan 2008 dipengaruhi oleh lima faktor ekonomi kelembagaan, yaitu hubungan keagenan, regulasi, hak kepemilikkan, informasi publik, dan biaya transaksi. Untuk mengatasi faktor-faktor ekonomi kelembagaan penyebab keterlambatan dalam penyusunan APBD, maka pemerintah daerah dan DPRD disarankan untuk membenah diri agar tidak terjadi tumpang tindih antara hak dan kewajiban, membentuk peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, perekrutan sumber daya manusia yang spesifik dan handal, penambahan jumlah perangkat keras dan perangkat lunak, sosialisasi berkelanjutan tentang hak dalam proses penganggaran kepada masyarakat, serta meminimalisasi biaya-biaya yang dapat menghambat penyusunan APBD.

Local budget is a kind of document which illustrace local financial condition containing information of avenue, expenditure, and defrayal. In fact, local rule arrangement of APBD is not appropriate with the cycle which has been determined in prevailing regulation. APBD, as the main fiscal tool in the region. This study aims to anlyze the impact of delays in APBD arrangement toward programs and activities implementation as well as to anlyze institutional economy factors as the causes of delays in APBD arrangement in Ende Regency, Province of NTT budgeting year of 2007 and 2008. this study is a kind of descriptive research which describe of APBD in Ende Regency. The data is collected by field research the employs structured interview and questionnaire spread, and library research. To attain this the goal of this study, the anlysis means employed is factor analysis using Principal Component Analysis, PCA. Delays of APBD arrangement and fulfillment process have an impact of decrasing government work which skould be given to the society and in budget absorption. The anaysis result shows that APBD arrangement in Ende Regency experiences delays because the budgeting year of 2007 and 2008. the delays cause in APBD arrangement Ende Regency 2007 and 2008 influenced by five institutional economy factors. i.e. agency relationship, regulation, ownership, public information, and transaction. To overcome the cause factors of delays and APBD arrangement, the local government and DPRD are suggested to have self correction so that there is not intersect between right and obligation, to formulate local regulation about principal of local financial management, to recruit specific and capable human resoureces as well as haedware and software quantity addition, to have contunity socialization about right in budgeting process to the society, and to minimize expenses which can constrain APBD arrangement.

Kata Kunci : anggaran daerah, ekonomi kelembagaan, Kabupaten Ende, pendekatan analisis komponen utama, Local budget, institutional economy, Ende Regency, principle component analysis