Tinjauan terhadap kebijakan strategic operational arm length pada kinerja anak perusahaan PT Pertamina (Persero) :: Studi kasus di PT Pertamina Hulu Energi

RYACUDU, Rudy, Djoko Susanto, Prof., Dr., MSA

2009 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Pemberlakuan Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengubah lingkungan bisnis perminyakan di Indonesia, khususnya bagi Pertamina. Pertamina yang sebelumnya berperan sebagai pengawas, pengendali dan sekaligus pelaksana usaha kegiatan perminyakan, melalui undang-undang ini dibatasi perannya hanya sebagai pelaksana usaha saja, sedangkan fungsi pengawasan dan pengendalian dialihkan ke BPMIGAS untuk kegiatan usaha hulu dan BPH MIGAS untuk kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha Pertamina yang sebelumnya hanya difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri sebagai public service obligation, melalui undangundang ini dikukuhkan perannya sebagai suatu entitas bisnis murni dengan tujuan pokok memperoleh keuntungan. Berkaitan dengan itu, pada tahun 2003 dilakukan perubahan status Pertamina menjadi suatu perseroan terbatas, yaitu PT Pertamina (Persero). Pembentukan anak-anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dibawah pengelolaan Direktorat Hulu menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai suatu holding company, dimana Direktorat Hulu berperan sebagai sub-holding yang mewakili korporasi dalam bisnis perminyakan di sektor hulu. Dalam hal ini PT Pertamina (Persero) menerapkan multidivisional structural type dalam pembentukan anak-anak perusahaan tersebut. Sebagai suatu korporasi, PT Pertamina (Persero), melalui Direktorat Hulu, menerapkan strategi Strategic Operational Arm Length dalam mengendalikan anak-anak perusahaannya. Dalam hal ini Direktorat Hulu berperan sebagai Strategic Arm dari PT Pertamina (Persero) yang merancang dan menentukan kebijakan-kebijakan strategis Pertamina di sektor hulu, termasuk didalamnya adalah tugas portofolio dan pengembangan usaha anak perusahaan. Pelaksanaan operasional strategi-strategi tersebut dilakukan oleh anak-anak perusahaan yang berperan sebagai Operating Arm. Berdasarkan kajian parenting (strategy) style, maka kebijakan Strategic Operational Arm Length merupakan gabungan penerapan dari strategic planning style, strategic control style dan financial control style sekaligus, dimana anak perusahaan hampir tidak memiliki independensi kecuali pada aspek pengelolaan operasional saja. Tinjauan atas implementasi strategi Strategic Operational Arm Length dilakukan pada salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero), yaitu di PT Pertamina Hulu Energi. Tinjauan dilakukan berdasarkan tiga parameter, yaitu dari aspek legal (hukum), aspek bisnis dan aspek tata kelola perusahaan. Aspek legal berkaitan dengan kesesuaiannya terhadap Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas. Aspek bisnis dikaji berdasarkan manajemen strategik dan kinerja operasi dan keuangan perusahaan; sedangkan aspek tata kelola perusahaan dikaji berdasarkan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kebijakan dari induk perusahaan (korporat) yang disampaikan kepada anak perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Manajemen Korporat, padahal berdasarkan Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas, perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan dua entitas hukum yang terpisah. Hal ini dapat diatasi dengan meratifikasi kebijakan dimaksud melalui RUPS. Berdasarkan kajian kinerja PT Pertamina Hulu Energi diindikasikan bahwa pencapaian target Perusahaan sesuai misi yang ditetapkan, sulit untuk direalisasikan tanpa kontribusi dari Fungsi Pengembangan Usaha yang merupakan organ di dalam perusahaan induk. Dengan demikian diperlukan pemisahan target kinerja antara PT Pertamina Hulu Energi dan Fungsi Pengembangan Usaha. Hubungan fungsional dan operasional antara induk dan anak perusahaan perlu disempurnakan dengan menerapkan aspek Good Corporate Governance secara konsekuen.

The implementation of new oil and gas law (Law No. 22 year 2001) has drastically changed business environment of oil and gas in Indonesia, especially for Pertamina. Pertamina, which in the past acted as the controller of oil and gas business, and which at the same time also acted as the operator in the same business, by this law has been positioned only as the operator. Control function has been transferred to the new government bodies; i.e. BPMIGAS which manages and controls oil and gas upstream business activities and BPH MIGAS which function is to manages and controls downstream oil and gas business activities. Pertamina’s business which previously concentrated on the fulfillment of domestic fuel supply as the public service obligation to the government, now has changed into pure business entity which its primary task is to obtain profit. With respect to this, since 2003 Pertamina is transferred into a new entity as a limited liability company called PT Pertamina (Persero). The formation of subsidiaries under PT Pertamina (Persero) and manages by Upstream Directorate, has made PT Pertamina (Persero) to act as a Holding Company, whereas Upstream Directorate acts as a Sub-Holding. In this respect, PT Pertamina (Persero) applies a multi-divisional structural type, where each subsidiary manages a specific business and function. To manage its subsidiaries, PT Pertamina (Persero), as a corporation (holding company), applies a corporate strategy called ”Strategic Operational Arm Length”. The strategy implies that Upstream Directorate is functioned as Strategic Arm of the corporation; i.e to formulate corporate strategies for its upstream subsidiaries, its function also include asset portfolio management and business development. The operationalization and implementation of such strategies is conducted by its subsidiary companies (one of them is PT Pertamina Hulu Energi) which act as Operating Arm. Based on classification of parenting (strategy) style, basically the Strategic Operational Arm Length strategy is the combination of strategic planning style, strategic control style, and financial control style, where the subsidiary has almost no independency to manage its own business except for operational aspects. The thesis focuses on the evaluation (review) of the implementation of the ”Strategic Operational Arm Length” strategy by using 3 parameters, i.e. legal, business and its compliance with good corporate governance principle. Legal aspect related to the compliance of implementation of the strategy with the Law No. 40 year 2007. Business apects related to the principle of Strategic Management principles, and operational and financial performance of the company; while last aspect is related to the compliance to the Good Corporate Governance principle. The review results indicate that some of the corporate directions are given directly to the subsidiaries, on the other hand, by law they are actually different and independent law entities. This issue can be resolved by ratifying such directions (strategies) through RUPS mechanism. The operational as well as financial targets as stated in the Mission of the PT Pertamina Hulu Energi is difficult to achieve without contribution of the Business Development which is a function within the corporate organization. Therefore, the target for each entities should be defined separately. The operational and functional relationships between the holding company and its subsidiaries should be improved by consequently implementing the principles of Good Corporate Governance.

Kata Kunci : Holding company,Strategic operational arm length,Parenting style, Holding Company, Strategic Operational Arm Length, Parenting Style