Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

FAHRUDDIN, Ali, Dr. Gabriel Lele

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Era reformasi ditandai dengan tuntutan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang selanjutnya disebut dengan partisipasi. Partisipasi merupakan bagian dari unsur good governance. Namun dalam implementasinya, partisipasi sebagai representasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tidaklah semudah yang diharapkan. Banyak permasalahan dihadapi, secara administratif pembangunan terdapat tahapan yang harus dilalui dimana kepentingan menjadi tujuan dari setiap elemen pembangunan. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi dilihat dari kemauan, kemampuan, kesempatan dan kepentingan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan variabel dependen yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dan faktor kemauan, kemampuan, kesempatan dan kepentingan sebagai variabel independen. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tingkat partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam wujud kehadiran dalam setiap pertemuan membahas penyusunan perencanaan pembangunan desa sudah tinggi. Namun jika dilihat dari penyampaian aspirasi (voice) masih rendah, kekurangaktifan masyarakat untuk menyampaikan pendapat tentang arah pembangunan yang mereka keinginan belum terlihat secara nyata, dan penyampaian aspirasi tersebut masih didominasi pada kelompok tertentu dengan segala kepentingannya. Rendahnya voice dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor kemauan masyarakat yang diukur dengan motif dan penghargaan yang tidak efektif, untuk faktor kemampuan dari segi pendidikan dimana usia rata-rata masyarakat yang mengenyam pendidikan hanya umur 6,2 tahun. Untuk faktor kesempatan, pemanfaatan lembaga organisasi kemasyarakatan yang belum optimal, keberpihakan pemerintah atas prioritas pembangunan yang lebih menerima input dari SKPD menjadikan kesempatan masyarakat menjadi rendah. Untuk faktor kepentingan, lebih bernuansa politik (melanggengkan kekuasaan) dan dominasi peran kelompok elit menjadikan kepentingan masyarakat tidak tersampaikan. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang berkualitas, perlu dilakukan langkah-langkah yaitu peningkatan kemampuan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan pendampingan yang berfungsi sebagai fasilitator, motivator dan informator bagi masyarakat. Memberikan kewenangan kepada desa/kelurahan untuk melaksanakan musrenbangdes terutama dari segi anggaran serta pemanfaatan e-government sebagai media online penyaluran aspirasi pembangunan disamping musrenbangdes

One of the significant sign of the era of reformation is the involvement of the society in the development of country which is called participation. Participation is actually one of the components of good governance. However, in the implementation, participation as the representation in democratic governance is not something easy to establish. There many issues and problems that occur in the implementation. In the administration of the governance, there are stages to be taken to achieve the goal of a development. To find out whether the participation of the society has effectively active or not, a scientific research is conducted. Method used in this research was descriptive method using qualitative approach with dependent variable, namely public participation in rural development planning which covers the initiative, the capability, the opportunity and the importance. Results described that participation level in rural development planning viewed from public participation in terms of presence in each session discussing the composition of rural development plan was higher. However, viewed aspiration expression (voice), it had been still lower yet. Less active of publics in expressing opinion concerning development goal that they expected had not really seen; and such an aspiration expression had been dominated by certain groups with its interest. The lower rate of voice was able to be viewed from its influencing factors. The factor of public will measured from ineffective motive and rewards and the factor of competence was identified from education where average age of public to study were 6.2 years. In terms of opportunity factor, less optimal utilization of social organization, greater favor of govemment to development priority that more accept input from SKPD had provided less opportunity for publics. In terms of interest factor, greater condition of political-nuance( preserving power) and the domination of elite group role had made public interest was not channeled. Therefore, to achieve qualified public participation level in rural development planning, several measurement should be conducted, namely to improve public competence through formal education line and assistances serving as facilitator, motivator and informant for the community; to provide the heads of rural with authorities to perform musrenbangdes, particularly viewed from budget perspective and e-government utilization as online media to channel development aspiration besides musrenbangdes.

Kata Kunci : Partisipasi masyarakat,Perencanaan pembangunan desa dan faktor kemauan,Kemampuan,Kesempatan dan kepentingan,Public participation,Rural Development Planning and the which covers the initiative,the capability,the opportunity and the importance