Resistensi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa

SETIAWAN, Hendri, Dr. Samodra Wibawa

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Lurah Desa dan Pamong Desa mempunyai status dan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Rumusan permasalahannya dimulai ketika Lurah Desa dan Pamong Desa melak:ukan resistensi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa yang mengatur penghasi lan Lurah Desa dan Pamong Desa. Pertanyaan yang timbul adalah mengapa Lurah Desa dan Pamong Desa melakukan resistensi terhadap kebijakan tentang penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa ? Apa sajakah altematif kebijakan tentang penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa dan apa altematifkebijakan yang paling layak diimplementasikan ? Tujuatt penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan tentang penghasilan Lurah Desa dan Pama ng Desa, alasan Lurah Desa dan Pamong Desa melakukan resistensi kebijakan tentang penghasilan Lurah Desa Jan Pamong Desa, alternatif kebijakan tentang penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa dan merekomendasikan alternatifkebijakan penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa. Di dalam pendekatan sistem terdapat tiga komponen yaitu in put, proses dan out put. Dalam penelitian ini, resistensi terjadi disebabkan oleh kepentingan, partisipasi, motivasi dan kemampuan keuangan desa. Penelitian ini merupakan studi kasus instrumental. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pengaturan penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa di Kabupaten Sleman telah ada baik sebelum dan sesudah zaman kemerdekaan Menindalanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 dan untuk memberikan rasa keadilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa. Sebelum penetapan Peraturan Daerah telah di lakukan proses perumusan kebijakan yang dinamis baik ditingkat eksekutif maupun legislatif dengan menyerap aspirasi dari masyarakat dan aparat desa. Namun dalam implementasinya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa mendapat resistensi dari sebagian aparat desa terutama Dukuh. Sebagian aparat desa terutama Dukuh mempunyai persepsi diperlakukan tidak adil karena merasa beban tugasnya lebih berat dari Sekretaris BPD dan Sekretaris BPD merupakan kelompok jabatan yang baru tetapi komposisi penghasilan Dukuh lebih rendah dari Sekretaris BPD. Partisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah belum optimal. Sebagian aparat desa terutama Dukuh merasa tidak dilibatkan dalam penjaringan aspirasi baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Kemampuan keuangan desa belum semua mencukupi terutama berkaitan dengan belum optimalnya hasil tanah ka.S desa yang diperuntukkan pendapatan asli desa (penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa) sehingga Peraturan Daerah sulit diimplementasikan. Sebagian aparat desa merasa akan dirugikan kepentingannya secara. ekonom i, sosiallpsikologis dan a tau politik. Terdapat tiga (3) alternati f kebijakan tentang penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa yaitu status quo, modifikasi dan reformasi. Setelah dianalisis alternatif yang paling layak diimplementasikan adalah alternatif reformasi. Saran penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan Peraturan Daerah tentang Penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa agar lebih partisipatif. Diperlukan upaya perubahan sistem penghasilan aparat Pemerintah Desa dari sistem tradisional ke sistem modern yang dilakukan secara bertahap, sistematis, konsisten dan berkesinambungan dengan memperhatikan situasi dan kondisi Desa. Kata Kunci : Resistensi, Kebijakan

The Head of Village and its functionaries have highly important status and roles in implementing a village government. Problems begin to appear when they show resistance against the Local Regulation of Sleman Regency No. 9/2003 on the Financial Position ofthe Head of Village and Its Functionaries, regulating the income for them. Therefore, two questions are asked in the study: 1) why did they resist the policy on income for them?; 2) What alternatives for the policy are? Purpose of this study is to find out the policy on income of the Head of Village and its functionaries in Sleman Regency, reasons why they resisted the policy, and alternatives for the policy mostly reasonable to implement. In a systemic approach, there are three components, i.e. input, process, and out put. Related to the study, the resistence occurs due to the interest, participation, motivation, and financial capacity of village governrneiltal apparatuses. The study is an instrumental case st:.~dy. Data is obtained through both a depth interview and documentary study. The regulation of income for the Head of Village and its functionaries in Sleman Regency has actually existed before and after independence's periods. To follow-up the Local Regulation No. 76/2001 and to reveal the sense of justice for the Head of Village and its Functionaries, the Government of Sleman Regen~y has stipulated the Local Regulation of Sleman Regency No 9/2003. Before stipulating the Regulation, dynamic policy formulation has been conducted both at executive and legislative levels based on the aspiration of community. However, in practice, implementation of the Regulation gets resisted by a part of apparatuses, especially Dukuh. It is because they have the perception of being treated unjustly due to the fact that their burden of tasks is harder than the secretary of BPD. The latter is a new group of functionaries, but composition of the former's income is lower than that of the latter's income. Participation in formulating the local regulation is not optimal yet. A part of the apparatuses, especially Dukuh, feel to be not involved in the capturing of aspiration, both at the executive and legislative levels. In fact, the financial capacity of village governments is not sufficient, especially related to the fact that outcomes of village's land cultivation are not optimal yet if intentionally used and as local income (income of the Head of Village and its functionaries), so the Local Regulation is difficult to implement. A part of the village apparatuses feel to be loss in view of economic, social, psychological, and political aspects. In fact, there are three alternatives for the policy about incomefor them, i.e. status quo, modification and reform. After being analyzed, and alternative mostly feasible to implement is that to reform. Based on the result of the study, a recommendation can be proposed that in formulating the Local Regulation about income of the Head of Village and its Functionaries, the Government of Sleman Regency should be more participative. Moreover, effort in changing the income determination system at the level of the Village Government from traditional into modern system should be performed in a gradual, systematic, consistent, and sustainable manner by taking into account the situation and condition of respective village. Key word: resistance, policy

Kata Kunci : Resistensi,Kebijakan