Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam pengelolaan investasi di Indonesia

RUSDI, Edwin, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan jawaban mengenai peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam pengelolaan investasi di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh gambaran dan jawaban mengenai kendala yang dihadapi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam pengelolaan investasi di Indonesia serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Sifat penelitian ini adalah yuridis empiris yang dilengkapi yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian dilakukan di Jakarta tepatnya di Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan subjek penelitian Kepala Direktorat Pengembangan Promosi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Alat pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode wawancara dengan kombinasi antara pedoman terstruktur dan pedoman tidak terstruktur. Selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan memperlihatkan bahwa BKPM sebagai instansi penyelengga ra, regulator dan pengawas pelaksanaan penanaman modal di Indonesia,. BKPM sebagai regulator adalah dengan menyusun peraturan pelaksanaan UU Penanaman Modal, mengkaji dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang penanaman modal serta memberikan penjelasan tertulis atas ketentuan/persyaratan bidang usaha yang diminta oleh pelaku usaha. Dalam bidang pengawasan, BKPM mempunyai peran untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang telah dibuat bisa dilaksanakan oleh para investor. Kendala yang dialami oleh BKPM dalam hal landasan yuridis, yakni UU Penanaman Modal belum bisa mengakomodasi secara penuh peran Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pelaksanaan investasi di Indonesia, selain itu selain itu faktor ekonomi dan politik juga menjadi kendala dalam pengelolaan investasi di Indonesia. Untuk mengatasi kendala BKPM melakukan upaya koordinasi intensif dengan instansi terkait dalam mendorong percepatan penyelesaian peraturan yang terkait dengan penananaman modal penyederhanaan perizinan dan meningkatkan promosi, pemantauan pembinaan serta secepatnya menyelesaikan pelayanan izin terpadu serta peningkatan kemampuan aparatur SDM dalam bidang penanaman Modal.

This study was aimed to obtain a view and answer about the role of Coordination Official of Capital Investment (BKPM) in managing investment in Indonesia. This study was also aimed to obtain a view and answer about the obstacle faced by Coordination Official of Capital Investment (BKPM) in managing investment in Indonesia and the effort carried out to manage this obstacle. This was a juridical empirical study equipped with normative juridical steps. The type of the study carried out in this study was library research and field research. The study was carried out in Jakarta, in BAdan Koordinasi Penanaman Modal (Coordination Official of Capital Investment (BKPM)) with the subject of Kepala Direktorat Pengembangan Promosi BAdan Koordinasi Penanaman Modal. Data collecting technique was using interview in combination between structured guidance and unstructured guidance. Subsequently, the data of the result of this study was analyzed descriptive qualitatively. The result of the study and the discussion showed that BKPM as an operating institution, regulator, and controller of the implementation of capital investment in Indonesia. BKPM as regulator is by arranging the rule for the implementation of Capital Investment Regulation, studies and completes the rule related to capital investment and gives written explanation on the act/requirement of business asked by business operator. As a controller, BKPM has a role to make sure that the rules applied can be implemented by investors. The obstacles faced by BKPM in juridical base, Regulation of Capital Investment had not been able to accommodate completely the role of Badan Koordinasi Penanaman Modal and the implementation of investment in Indonesia. Besides, economic and political factor were also the obstacles in managing investment in Indonesia. To manage these obstacles, BKPM carried out coordination effort intensively with the related institution in supporting the speed of regulation making related to capital investment, simplification of license and increase promotion, monitor the empowerment and complete the integrated license and increases the ability of the human resource personnel in capital investment.

Kata Kunci : Badan Koordinasi Penanaman Modal,Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Investment