Governance in housing reconstruction after natural disaster

SUHARTO, Nur Tjahjono, Ir. Leksono Probo Subanu, MURP., Ph.D

2009 | Tesis | S2 MPKD

Studi mengenai kepemerintahan yang baik pada pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Indonesia masih sangat terbatas. Padahal Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi bencana yang beragam, termasuk gempa bumi. Gempa berkekuatan besar pernah melanda Indonesia, diantaranya gempa Aceh Tahun 2004 yang menimbulkan tsunami dan gempa Yogyakarta 2006. Pasca gempa tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa program rekonstruksi rumah guna membantu warga membangun kembali rumahnya yang rusak parah atau roboh. Terdapat perbedaan penanganan program rekonstruksi rumah pasca gempa antara pasca gempa Aceh 2004 dan gempa Yogyakarta 2006. Pasca gempa Yogyakarta 2006, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian bantuan pada warga untuk membangun rumahnya kembali. Namun dalam pelaksanaannya muncul beberapa issue yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Studi ini berupaya mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekonstruksi rumah pasca gempa, khususnya yang berkaitan dengan sisi kepemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, survey yang dilakukan adalah lebih ditujukan pada kelompok swadaya masyarakat pasca gempa (KSMP) sebagai penerima bantuan pemerintah. Adapun ukuran ‘kepemerintahan yang baik’ dalam studi ini adalah mengadopsi dari prinsip-prinsip ‘good governance’ yang di kembangkan oleh United Nations Development Program (UNDP), yaitu, partisipasi, transparansi, kepastian hukum (rule of law), pertanggungjawaban, keadilan, daya tanggap, efektifitas dan effisiensi, visi strategis dan orientasi konsensus (consensus orientation). Studi ini juga melakukan pembelajaran (lesson learn) dari program rekonstruksi rumah pasca gempa Hanshin-Awaji di Kobe, Jepang 1995. Dari temuan yang diperoleh, studi ini berpendapat bahwa kepemerintahan yang baik dalam pelaksanaan rekonstruksi rumah pasca gempa, khususnya di Kabupaten Klaten, haruslah dipahami dalam konteks kelembagaan, dalam hal ini birokrasi. Sehingga rekomendasi yang disampaikan bertitik berat pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan peningkatan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

The study of governance in housing reconstruction programs in Indonesia is limited. On other hand, Indonesia is one of the countries which is potentially susceptible to disasters, including earthquakes. Large earthquakes hit Indonesia in recent years, such as the one in Aceh province in 2004 and the Yogyakarta earthquake in 2006. After the disaster, the central government implemented housing reconstruction programs to help people to rebuild their houses. This was different from the recovery in Aceh. For the recovery in Yogyakarta and the province of Central Java, the government issued grants for rebuilding collapsed houses. There were issues in the implementation of the program, particularly in relation to the government grant. That is why this study analyzes how the implementation of the housing reconstruction program in Klaten Regency has progressed. Klaten Regency is one of the regencies in Central Java Province that had many victims and collapsed houses due the earthquake in 2006. Several issues in housing reconstruction arose in this regency. As a part of this study, a field survey of a community group, KSMP (Kelompok Swadaya Masyarakat Pasca Gempa/a group of households) in Prambanan, Gantiwarno and Wedi sub-districts was conducted. From every subdistrict, 5 villages were taken as a sample. Therefore, 15 KSMPs were together in the three sub districts. structure the assessment, this study adopts good governance principles developed by the United Nations Development Program (UNDP), namely, participation, transparency, rule of law, accountability, equality, responsiveness, effectiveness and efficiency, strategic vision, and consensus orientation. In analizing data, besides analyzing documents, distributing questionnaires and intervewing the respondents, the study also considers the experience of the housing reconstruction program in Kobe, Japan, after the Great Hanshin-Awaji earthquake in 1995, in order to enhance knowledge on post-earthquake housing reconstruction. Based on the findings, this study argues that good governance on housing reconstruction in Klaten should be understood in the context of institutions within which the bureacracy operates. This study recommends to increase the capacity of local government officials in the implementation program and involving local people in order to increase good governance.

Kata Kunci : Good governance, Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca gempa