Local goverment preferences relying on land and property tax policy

WIDHIANTO, Nur, Ir. Leksono Probo Subanu, MURP., Ph.D

2009 | Tesis | S2 MPKD

Desentralisasi berarti memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dengan harapan memperpendek rentang kebijakan sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan kebijakan yang lebih cepat dan tepat untuk masyarakat. Salah satu tujuan desentralisasi berkaitan dengan pembiayaan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah diharapkan mampu membiayai pengeluarannya secara mandiri dengan menggali sumber pendapatan daerah dan meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan yang ada. Salah satu sumber penerimaan daerah tersebut adalah pajak bumi dan bangunan yang meskipun merupakan pajak pusat namun hampir semua penerimaan pajak ini akan di bagikan kembali kepada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia sehingga pajak ini merupakan pajak yang potensial sebagai sumber penerimaan daerah. Desentralisasi dapat juga menghasilkan kebijakan yang bertentangan dengan maksud desentralisasi itu sendiri. Permasalahan yang dipaparkan dalam tesis ini menemukan bahwa berkaitan dengan pembiayaan Pemerintah Daerah dengan latar belakang Pemerintah Daerah dan kebijaksanaan yang beragam dan bebas, Pemerintah Daerah dapat memilih kebijaksanaan yang meminimalkan resiko pengambil kebijakan dan memaksimalkan penerimaan namun belum tentu menguntungkan bagi pencapaian perencanaan yang ditetapkan.

Part of the objectives of decentralization is for local government to finance its own spending. Accordingly, local government needs the authority and ability to improve existing revenues and to find new sources of revenue. One of these revenues is land and property tax, which has become essential in Indonesia as almost all of this tax is distributed to local governments. Furthermore, Indonesian regencies receive a larger portion of this source than provinces. Each local government must realize its fullest potential of revenue from this tax. Previous studies on land and property tax found that urban areas should be higher compared with rural areas in land and property tax realization. However, urban areas in Indonesia contradict these previous studies as evidenced by Yogyakarta Special Province. Decentralization has had limited impact on land and property tax policy in Sleman Regency due to its local government not initiating sufficient policies for the realization of land and property tax as an income source compared to other sources such as charges. This research will examine the actual local government policies and implementation strategies which influence land and property tax realization. With these findings, local governments will be able to improve their strategies for securing local income. Their various strategies depend on the development and interest focus of each local leader, who must address resource availability, the local government’s ability to collect taxes, and concerns of local taxpayers. With this research, regions can see the advantages and disadvantages of their reliance or lack of reliance on land and property tax. Even though there are many sources of revenue, land and property tax still can be a main revenue source for each region. Regions can search for this revenue intensively and should manage this collection mechanism well.

Kata Kunci : Desentralisasi,Pemerintah daerah, Penerimaan daerah, Pajak bumi dan bangunan, Kebijakan