Kedudukan anak angkat dalam masyarakat Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman

FAJRI, Alkhairi, Agus Sudaryanto, S.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai kedudukan anak angkat dalam masyarakat Minangkabau yang bertujuan untuk mengetahui proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan dan ketetapan adat Minangkabau, status anak angkat dalam keluarga angkat dan kerabat angkat, serta hak dan kewajiban anak angkat terhadap keluarga angkat maupun kerabat angkat, telah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan Adat Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (socio-legal research) atau nondoctrinal. Penelitian ini merupakan kegiatan pencarian data empiris, dengan menggunakan metode induktif. Jenis penelitian yaitu penelitian efektivitas hukum dengan membandingan antara ideal hukum (das sollen) dengan realitas hukum (das sein). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah teknik studi dokumenter, sedangkan untuk penelitian lapangan digunakan teknik komunikasi langsung dengan alat berupa pedoman wawancara, yang sebelumnya telah ditentukan sampel berdasarkan quota sampling. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, walaupun sebagian besar tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan karena langsung ditangani oleh lembaga Pengadilan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari kepala instansi sosial dan setelah adanya penetapan pengadilan juga tidak melakukan pencatatan pengangkatan anak melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengangkatan anak di Kabupaten Padang Pariaman hanyalah dilakukan oleh orang Islam dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena sebahagian besar masih dilakukan di Pengadilan Negeri. Proses Pengangkatan anak secara aturan Hukum Adat Minangkabau sangat kecil dilakukan, karena sebagian besar anak yang diangkat masih dalam kerabat ibu angkatnya. Status hukum anak angkat dalam keluarga angkat didapat melalui penetapan pengadilan, dimana status nya adalah sama dengan anak kandung atau anak asuh, sedangkan status hukum anak angkat dalam kerabat angkat didapat melalui pengakuan kaum atau ketetapan Adat Minangkabau adalah sebagai kamanakan di bawah lutuik. Hak dan kewajiban anak angkat dalam keluarga angkat didasarkan pada Hukum Perdata atau Hukum Islam terhadap pusako randah, sedangkan Hak dan kewajiban anak angkat dalam kerabat angkat didasarkan pada Adat Minangkabau.

The research aims at identifying the process of child adoption through court stipulation and Minangkabau customary law, the status of adopted child in adoptive family and kin, as well as the rights and duties of adopted child toward the adoptive family and kin. It also aims at examining whether the whole procedures are legal based on both the regulations and Minangkabau customary law in Padang Pariaman District. The research is a socio-legal research or non doctrinal which collects empiric data by inductive method. The research belongs to legal effectiveness one by comparing legal ideal (das sollen) and legal reality (das sein). The method of collecting data in library study is documentary study technique, whereas for field study direct communication technique is employed through interview, which was preceded by sampling based on quota sampling. Data analysis is conducted qualitatively. The research results conclude that the child adoption process through court stipulations is in agreement with the prevailing regulations, despite the fact that most of the procedures are irrelevant because the Court has taken care of the case without gaining permission first from the head of the social institution and the absence of registration process of the adopted child in Demography and Civil Report after the issuance of the Court stipulation. Child adoption in Padang Pariaman District is only carried out by the Muslims and has not met the requirements written in the regulations because most cases are settled in State Court. Child adoption process in Minangkabau Customary Law is rarely conducted because most of the child adopted is still in the kin’s line of the adoptive mother. Legal status of the adopted child in the adoptive family is gained through court stipulation, whose status is similar to that of the own flesh child or foster child. Meanwhile, the legal status of the adopted child in adoptive kin is gained through community acknowledgment or the Minangkabau Customary Law, whose status is as the kamanakan di bawah lutuik. The rights and duties of adopted child in the adoptive family are based on Civil Law or Islamic Law as Pusako randah, whereas the rights and duties of the adopted child in adoptive kin are based upon Minangkabau Customary Law.

Kata Kunci : Anak angkat,Ketetapan pengadilan,Adat Minangkabau,adopted child, court stipulation, Minangkabau Customary