Implikasi hukum atas kerancuan pengertian kerugian negara dan keuangan dalam kasus penjualan tanker Very Large Crude Carrier (VLCC) oleh PT. Pertamina

KUSNADI, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi Kebijakan Pengadaan, divestasi VLCC oleh BUMN (Persero), apakah aset BUMN (Persero) termasuk ke dalam Keuangan Negara, apakah Kerugian dari suatu transaksi dalam PT. BUMN (Persero) otomatis menjadi Kerugian Negara, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagai Pemegang Saham terhadap Direksi atau Komisaris yang menyebabkan Kerugian Negara. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yang Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelitian lapangan. Data diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Data yang diperoleh dari Penelitian Kepustakaan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer yaitu segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Implikasi Hukum Atas Kerancuan Pengertian Kerugian Negara dan Keuangan Negara Dalam Kasus Penjualan Tanker Very Large Crude Carrier (VLCC) oleh PT. Pertamina. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara langsung dengan responden dan narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai alat penelitian. Kemudian data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Pertama dalam Pengadaan Tanker VLCC tidak ada Kerugian Negara, tidak menggunakan Dana Anggaran dan Belanja Negara (APBN) dan proses divestasinya telah dilakukan dengan prosedur sebagaimana mestinya karena menurut Administrasi Keuangan Negara, Uang Negara tidak bisa secara langsung dimasukkan didalam Perseroan/BUMN, Kedua kerugian dari satu transaksi Persero tidak secara otomatis menjadi kerugian Negara, Ketiga kekayaan BUMN Persero maupun Kekayaan BUMN Perum sebagai Badan Hukum bukanlah Kekayaan Negara, dan Keempat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah selaku Pemegang Saham adalah melakukan tuntutan Hukum baik Pidana dan Perdata ke Pengadilan Negeri dan maupun melakukan Tuntutan Pidana Korupsi ke Pengadilan Tipikor.

This study aims to find out what the Procurement Policy, the divestment of VLCC by the SOE (Persero) automatically becomes the State Losses, and what remedies the government can do as a Shareholder of Directors or Commissioner who caused losses to the state. This legal research is a Juridical Empirical legal research, which is focused on field research. Data obtained through the Literature Research and Field Research. Data obtained from the Literature Research is a secondary data covering primary legal materials, secondary and tertiary. Data obtained from field research is the primary data, everything that has to do with the Legal Implications For Confusion of Understanding The State and The State Finance in The case of Very Large Crude Carrier (VLCC) Tankers sale by PT. Pertamina. Data was collected through direct interview technique with respondents and sources in the interview guide that was used as a research tool. Then, the data which has been collected will be analyzed by qualitative descriptive way. Conclusion obtained from this study are: First, in the procurement of VLCC tankers no losses to the state, do not use the Budget and Expenditure (APBN) and the divestment process has been carried out with procedures properly, because according to the State Financial Administration, the State Money can not be directly included in the Company / SOE, Second, the loss of one transaction of Persero not automatically become state losses, Third, Wealth of Persero SOEs and state-owned Public Corporation as legal entities is not a national treasure, and Fourth, the legal efforts that can be done by the government as a shareholder is making claims of criminal and civil law to the District Court and as well as criminal charges of corruption made to the Corruption Court.

Kata Kunci : divestasi vlcc, kerugian negara, pemisahan kekayaan negara, upaya hukum, vlcc divestment, losses to the state, the separation of state property, remedies