Tinjauan yuridis pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) :: Studi kasus putusan KPPU dalam perkara No. 07/KPPU-I/2004 Tanggal 3 Maret 2004 terkait dengan proses penjualan 2 (dua) unit kapal tanker VLCC milik PT. Pertamina (Persero)

SUPRIYANTO, Didi, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui maksud dan tujuan pembentukan KPPU dan bagaimana kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai Undang Undang No. 5 Tahun 1999, khususnya dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Undang Undang No 5 Tahun 1999 terkait dengan proses penjualan 2 (dua) unit Tanker VLCC milik PT Pertamina (Persero), serta bagaimana pengawasan terhadap substansi Putusan KPPU oleh Lembaga Peradilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Maksud penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, yang dilakukan melalui studi dokumen. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, dengan melakukan wawancara. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode deksriptif kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : pertama dengan dibentuknya Undang Undang No. 5 Tahun 1999 maka dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; Oleh karena pembentukan KPPU sebagai lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan Undang Undang No 5 Tahun 1999 sudah tepat dan benar, hanya saja KPPU harus lebih diberdayakan dari segi institusinya maupun sumber daya manusianya dengan memberikan anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenangnya, sedangkan dari segi SDM perlu dilakukan cara rekruitmen anggota KPPU yang lebih profesional, akuntabel dan transparan, sehingga KPPU lebih kredibel; kedua, Putusan KPPU dalam perkara No 07/KPPU-L/2004 Tanggal 3 Maret 2005 telah menimbulkan kontraversi karena telah melanggar Undang Undang No 5 Tahun 1999 dan melampaui batas wewenangnya, sehingga putusan tersebut justru menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pelaku usaha yang bersangkutan maupun bagi masyarakat; Ketiga, Lembaga Peradilan sebagai pengawas bagi putusan KPPU yang diajukan upaya hukum keberatan, agar lebih efektif sebaiknya diajukan ke Pengadilan Niaga bukan Pengadilan Negeri seperti sekarang ini, termasuk hukum acaranya perlu diatur dalam perubahan Undang Undang No 5 Tahun 1999.

This study aims to determine the purpose of KPPU and how their performance in carrying out duties and responsibilities according to Act. 5 of 1999, particularly in the investigate and decide alleged violations Law No. 5 of 1999 relating to the sale of 2 (two) units of VLCC Tanker owned by PT Pertamina (Persero), and how to control the substance of the KKPU decision by the Institute of Justice. This research is a normative legal research. Data obtained through the literature research and field research. The purpose of literature research to obtain secondary data, which is done through study of documents. The primary data obtained through field research, by conducting interviews. Data obtained from literature research and field studies were analyzed using descriptive-qualitative methods. Conclusions obtained from this study are: first with the formation of Act. 5 In 1999 it could provide legal certainty for business and society in creating a climate of healthy competition as an effort to improve the welfare of the people; Because the formation of KPPU as an independent institution to supervise the implementation of Law No. 5 of 1999 is accurate and correct, except that the KPPU should be more empowered in terms of institutions and human resources by providing adequate budget to support the implementation of duties and responsibilities, whereas in terms of human resources recruitment should be more professional, accountable and transparent, so that the KPPU becomes more credible; secondly, KPPU decision in case No. 07/KPPU-L/2004 on March 3, 2005 has led to controversial for violating Law No. 5 of 1999 and exceeded its authority, so the verdict was causing legal uncertainty for the business actors that concerned and for society; third, Institute of Justice as a supervisor for the decision of KPPU; which is proposed with the objection remedies, in order to be more effective, should be submitted to the Commercial Court, not the District Court today, including the procedural law that should be regulated in a change of Law No. 5 of 1999.

Kata Kunci : Kepastian hukum,Putusan Perkara No 07/KPPU,L/2004,Lembaga peradilan, Legal certainty, Decision on the petition No. 07/KPPU-L/2004, Institute of Justice