Akibat hukum pengolaahn dan pemurnian pasir timah tidak mempunyai kuasa pertambangan di Provinsi kepulauan Bangka dan Belitung

MASDU, H, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian mengenai apa dasarnya Walikota Pangkalpinang memberikan kewenangan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Kota Pangkalpinang untuk mengeluarkan Keputusan Nomor : 531/688/Perindagves, tanggal 11 Nopember 2004 tentang izin industri smelter kepada para pengusaha smelter kota Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara untuk responden dan nara sumber, pendekatan normatif dengan meneliti Keputusan Kadis Perindagves Nomor : 531/688/Perindagves, tanggal 11 Nopember 2004 dengan membandingkan Undang-undang No.11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 1967, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 serta peraturan perundangundangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha pertambangan yang tidak mempunyai KP/IUPOP (Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) sesuai kajian dan norma-norma hukum yang berlaku. Pendelegasian wewenang Walikota Pangkalpinang kepada Kadis Perindagves berdampak timbulnya kerugian negara akibat tidak dibayarnya royalti oleh para Pengusaha smelter dikarenakan tidak adanya payung hukum terkait dengan dikeluarkan izin industri untuk smelter . Izin walaupun dikeluarkan Kadis PERINDAGVES namun tetap berupa KP/IUPOP sehingga izin tersebut menjadi payung hukum untuk menarik royalti dari pengusaha smelter.

The aim of this research is law impact of the head of mining department of regional Province of Bangka Belitung based the letter of : 531/688/Perindagves, at Pangkalpinang City, dated 11thNopember 2004 as letter of permit for smelting trading. The aim of this research using interview and questionaire methode, normative approach on a letter of permitted head of mining department regional Province of Bangka Belitung No. 531/688/Perindagves, dated 11thNopember 2004, comparison with the product of Law Regulation No.11th year 1967 as the main and required of mining activity Republik of Indonesia, Law Regulation No. 4thyear 2009 as coal mining and mineral mining Republik of Indonesia, Government Summary Regulation No. 75thyear 2001 as a handling of Law Regulation No.11thyear 1967, Government Summary Regulation No. 17thyear 1986 and other the product of law aspecially mining activity at Republik of Indonesia. Delegation of authority to head of mining department from chief of mayor of Pangkalpinang making law impact loss of nation property is not pay royalty or tax free by the smelter trading and not based by the law umbrella. Letter of Permit from head of mining regional Bangka Belitung Province get law impact for not pay royalty or tax free.

Kata Kunci : Illegal mining