Konsistensi pengetahuan peluang dan perlindungan usaha di sektor usaha kecil dan menengah

ERNAWATI, Dwi, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Kenyataan telah membuktikan bahwa usaha kecil dan menengah berperanan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang berdampak pada pengentasan kemiskinan. Usaha kecil dan menengah menjadi perwujudan konkret dari kegiatan ekonomi rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33, yang bertumpu pada kekuatan sendiri, terdesentralisasi, beragam, dan merupakan kelompok usaha yang mampu menjadi penyangga di saat perekonomian Indonesia dilanda krisis. Secara internal, UKM lebih banyak menghadapi berbagai keterbatasan daripada masalah, sebagian besar masalah justru berada di luar dirinya, diantaranya persoalan perizinan, lokasi pemasaran, teknologi dan desain, kredit, peluang dan perlindungan usaha. Regulasi memegang peranan penting dalam pengembangan UKM, khususnya mencakup masalah konsistensi pengaturan peluang dan perlindungan usaha di sektor UKM. Dalam penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif analisis yuridis, dimana penelitian yang dilakukan berupa penelitian hukum normatif khususnya pada taraf sinkronisasi horizontal dan vertikal dengan melakukan perbandingan terhadap dua undang-undang (UU Penanaman Modal & UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) beserta peraturanperaturan pelaksanaannya, maka diperoleh suatu hasil bahwa struktur perekonomian Indonesia dapat digambarkan sebagai sebuah piramida, dimana puncak piramida tersebut dikuasai oleh pengusaha besar dengan beroperasi pada struktur pasar quasi-monopoli oligopolistik, hambatan masuk yang tinggi, dan menikmati keuntungan yang luar biasa tinggi dengan akumulasi modal yang cepat. Sedangkan di bagian bawah piramida berkerumun usaha skala kecil dan menengah dengan iklim usaha yang sangat kompetitif, hambatan masuk yang rendah dan margin keuntungan yang rendah pula. Ada kecenderungan terjadinya konsentrasi dan konglomerasi yang mendistorsi usaha kecil dan menengah, terutama dengan eksistensi modal asing yang berlandaskan faham liberalisme yang menguasai perdagangan ritel di Indonesia dengan konsep hypermarket, telah terbukti semakin mempersempit peluang usaha di sektor UKM. Walau Pemerintah konsisten dalam pengaturan terhadap peluang dan perlindungan usaha di sektor UKM yang diatur dalam UU. Penanaman Modal dan UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang saling bersinergi, namun dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan dari peraturan-peraturan teknisnya. Benturan kewenangan dan kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan adanya Otonomi Daerah justru mengakibatkan peraturan-peraturan yang diterbitkan menjadi tumpang-tindih dan tidak bersinergi karena masing-masing berjalan secara sektoral, sehingga menimbulkan adanya aspek ketidakpastian hukum dan ketidakpastian berusaha serta lemahnya penegakkan hukum yang berimplikasi memicu konflik antar sesama pengusaha.

Reality has proven that Small and Medium Enterprises play a big role in creating employment that in turn will alleviate poverty. Small and Medium Enterprises become a concrete realization of the people's economy (“economi rakyat”), as mandated by article 33 of the the UUD 1945 Constitution, that is independent, decentralized, various, and it should also be a commercial entity that is able to hold (buffer) when the Indonesian economy goes trough a crisis. Internally, Small and Medium Enterprises (SMEs) faces more limitations than problems, most of the problems are external ones such as: licencing, marketing location, design and technology, credit availability, opportunities and business protection. Regulation plays a major role in the development of SMEs, especially consistency in business opportunities and protection. This research uses descriptive judicial analysis based on a normative law research on horizontal and vertical synchronization of two laws (Capital Investment Law & Micro, Small and Medium Scale Enterprises Law) along with their implementation regulations, which shows that the Indonesian economic structure can be describe as a pyramid whereby the top part is dominated by big conglomerate operating in a quasi-monopoly-oligopolystic market structure, with many barrier to entry and enjoys large amount of profit with a fast capital accumulation. Meanwhile the bottom part of the pyramid is filled with SMEs competing in a competitive market that has little barrier to entry and a small profit margin. There is a tendency towards a concentration and conglomeration that distort Small and Medium Enterprises, especially with the existence of foreign capital with liberalism that controlling the retail business in Indonesia through a hypermarket concept, that further lessen the business opportunities of SMEs. Even though the government has been consistent in its regulation on business opportunities and protection in the SMEs sector as regulated in the synergized Capital Investment Law (“UU Penanaman Modal”) and Micro, Small and Medium Scale Enterprises Law (“UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”), there are still plenty of violation in the application of its technical regulations. Clases in the sphere of influence and interest between Central and Local Government due to Local Autonomy (“Otonomi Daerah”) also creates regulations that are overlapping and unsynergized as each of them are sectoral in nature, this results in the lack of legal and business certainty, as well as weak law enforcement that ignites conflicts among businessman.

Kata Kunci : PMA, UKM, Ritel, Hypermarket, Peluang dan Perlindungan UKM, FDI, SMEs, Retail, Opportunities and Protection of SMEs