Penyelesaian sengketa melalui mediasi pengadilan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

FILLINO, John Paul, Dr. Sutanto, S.H., M.S

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Institusionalisasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang integral dalam proses peradilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung ini sangat signifikan dengan kebutuhan praktik peradilan perdata, mengingat kondisi kongesti (tunggakan perkara) di Mahkamah Agung sudah sedemikian memprihatinkan, sedang kemampuan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya. Dalam kenyataannya sebagian besar perkara yang masuk di Mahkamah Agung adalah perkara perdata. Peraturan Mahkamah Agung ini, sebelumnya telah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur tentang pemberdayaan upaya perdamaian berdasar Pasal 130/Pasal 154 RBg sebagai upaya Mahkamah Agung untuk mengurangi menumpuknya perkara serta demi mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui bagaimana penggunaan mediasi pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bagi para pihak dalam menjalankannya, dan untuk mengetahui bagaimana mengatasi hambatanhambatan dalam menggunakan mediasi di Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris serta tipe penelitian adalah yuridis normatif, dengan melakukan penelitian pada Tim Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI beserta anggotanya, menyangkut pembahasan tesis. Kesimpulan yang diperoleh adalah semua perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Hakim pada tingkat pertama wajib untuk melakukan mediasi/perdamaian kepada para pihak, penyelesaian tersebut harap dijalankan dengan itikat baik, terjadinya hambatan-hambatan dalam proses mediasi ini dari para pihak juga hakim, dan belum ada ketentuan peraturan pelaksanaannya.

The mediation institutionalization as the mechanism for an integral dispute resolution in the trial process is regulated in the High Court Law Number 2 Year 2003. The presence of the High Court Law is very significant in civil jurisdiction needs of practice as the legal case congestion in the High Court is extremely apprehensive and the capability of the High Court is not in balance with a number of legal cases accepted every year. In reality most of the legal cases accepted by the High Court are civil legal cases. This Law of the High Court was issued with the Circular of the High Court Number 1 Year 2008 concerning peace empowerment under Article 130/ Article 154 R.Bg as the effort of the High Court to reduce legal case accumulation and create a simple, quick jurisdiction with reachable or cheap cost. The following are research purposes to recognize how to use the mediation of the court under the High Court Law Number 1 year 2008. In order that parties recognize how to implement the steps of the High Court Law Number 1 year 2008. To recognize how to overcome obstacles in the frame of taking the mediation in the District Court. The method taken is juridical empiricism and the type of research is juridical normative, by conducting the observation on the expert consultan of Boord of National Founding Law at Departement of Law and Human Right followed by it’s member reffering to the thesis discussion. The conclusion drawn is that all the civil legal cases accepted by the District Court, judge shall be obliged to perform the mediation / reconciliation for parties. The settlement shall be executed in the good manner. No stipulation of the rules in case the obstacles from parties and judge in the process of the mediation.

Kata Kunci : Sengketa,Mediasi,Pengadilan, dispute, mediation, court