Aspek hukum format informed consent dan penerapannya di Rumah Sakit Daerah Istimewa Yogyakarta

WULANSARI, Dewi, Drg. Soetomo Nawawi, DPHDent., Sp.Perio

2009 | Tesis | S2 Kependudukan Minat Hukum Kesehatan

Latar belakang: Dengan diberlakukannya Permenkes No. 290 tahun 2008 menyebabkan Pemenkes No. 585 tahun 1989 menjadi tidak berlaku. Padahal kebanyakan rumah sakit masih memakai format sesuai petunjuk Dirjen Pelayanan Medik tersebut. Kalau dilihat waktu keluar antara Permenkes No. 585 tahun 1989 dengan SK Dirjen Medik adalah 10 tahun, dan permenkes yang baru belum terdapat petunjuk teknis bentuk format informed consent mana yang dipilih. Maka pihak rumah sakit perlu segera menetapkan bentuk format persetujuan tindakan medis yang dipakai, dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit (Hospital byLaws), sehingga format informed consent itu mempunyai kekuatan hukum, dan dengan dasar hukum yang jelas pula. Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana bentuk format dan penerapan informed consent yang dipakai di rumah sakit wilayah DI Yogyakarta dan apakah format yang ada sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan dari direktur rumah sakit. Metode: Jenis Penelitian termasuk jenis penelitian deskriptif analitik, expostfacto dengan pendekatan cross sectional. Rancangan penelitian ini adalah non eksperimental dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian adalah Rumah Sakit Kota Yogyakarta, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sleman, Rumah Sakit Panti Rapih dan Rumah Sakit Bethesda. Hasil: Format Informed consent di keempat RS berbeda.Tidak semua format informed consent yang ada telah mempunyai kekuatan hukum. Belum semua mengetahui adanya Permenkes terbaru mengenai Persetujuan tindakan medis dan format dari KKI Kesimpulan: Perlu dilakukan sosialisasi tentang Hospital byLaws, Permenkes terbaru mengenai Persetujuan Tindakan Medis dan format Persetujuan/Penolakan tindakan Medis dari KKI tahun 2006 kepada seluruh rumah sakit.

Background: With prevails of Permenkes No. 290 in 2008 made Pemenkes No. 585 in 1989 to be not valid. While most hospitals are still using the format appropriate instructions to the Director General Medical Services. If we saw the time out between Permenkes No. 585 in 1989 with the Medical Director General of SK was 10 years old, and the new permenkes didn’t have technical instructions that choose which form of informed consent that selected. That way hospital needs to immediately set the format of the medical action is used, with a decree from the Director of Hospital (Hospital byLaws), so the format of informed consent has the force of law, and with a clear legal basis as well. Objectives: To know which format and application of informed consent that used in hospitals in Yogyakarta region and whether the format was already defined with a decree from the director of the hospital. Method: This is a descriptive analytical research, ex post facto with cross sectional approach. The design of this research is non-experimental with kwalitatif approach. This research used kwalitatif and kwantitatif method. Location of the research are the hospital of Yogyakarta Town, Sleman’s Region Hospital, Panti Rapih Hospital and Bethesda Hospital. Results: Format Informed consent in the four hospitals are different. Not all formats of informed consent has legal force and not all knew the latest Permenkes of approval medical action and formed from KKI Conclusion: It should be done about the socialization byLaws Hospital, the latest Permenkes of Medical Approval Action and Approval/Denial format Medical Action from KKI in 2006 to all hospitals.

Kata Kunci : Format, Infomed consent, Hospital by Laws, KKI