Revitalisasi kebudayaan Melayu dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

PUTRA, Yudha Kusuma, Dr. Ambar Widaningrum, M.A

2009 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Kebijakan publik yang unggul merupakan solusi bagi negara‐negara yang tidak hanya menginginkan kesejahteraan bagi rakyatnya, namun juga harga diri yang sepadan dengan semua bangsa dan negara di seluruh dunia. Analisis terhadap kebijakan publik yang unggul perlu senantiasa dihadirkan, agar tercapai maksud tersebut di atas. Bersama itu, proses menuju tujuan kebijakan akan menjadi lebih berkualitas apabila analisis kebijakan disertakan di dalamnya, termasuk dalam proses politik, teknokratik dan sistemik. Kebijakan pengembangan kebudayaan Melayu, atau disebut juga sebagai revitalisasi kebudayaan Melayu, merupakan langkah vital dalam proses pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kebijakan tersebut mengangkat harga diri masyarakat lokal dalam mengarungi era desentralisasi dan otonomi daerah, dalam penguatan identitas maupun ketahanan budaya. Pada saat yang sama, kebijakan itu juga berfungsi aktif sebagai penguat kohesi sosial dan integrasi sosial dalam masyarakat Kepulauan Riau yang majemuk. Revitalisasi kebudayaan Melayu berada dalam diskursus keindonesiaan dan tantangan global. Hal ini berkaitan dengan posisi geografis Kepulauan Riau yang menjadi wilayah perbatasan negara, sekaligus wilayah interaksi antarbangsa. Perspektif geopolitik dan geoekonomi itu berada pada kehendak dan rasionalitas yang sama, untuk mengangkat martabat bangsa dalam pergaulan internasional; kesatuan hidup bernegara; serta penghargaan terhadap kreativitas lokal (local genius). Dengan demikian, implikasi kebijakan yang ada tentu memuat berbagai sudut pandang yang berkaitan dengan perspektif itu, secara ekonomi, sosial maupun politik. Tesis ini dimaksudkan untuk melakukan suatu kajian, bagaimana kebijakan revitalisasi kebudayaan Melayu mempunyai implikasi dalam proses pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2005‐2010, sebagai dokumen perencanaan pembangunan resmi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, melalui observasi; kuisoner ringkas; wawancara mendalam; serta penelitian bahan tertulis/ dokumen. Data yang diperoleh kemudian dikaji melalui metode analisis deskriptif‐verifikatif dalam proses analisis kebijakan. Tesis ini juga merekomendasikan pemanfaatan budaya dan kreativitas lokal sebagai unsur penting dalam pengelolaan kebijakan (managing policy): pertama, dalam proses kebijakan, hendaknya mengganti pendekatan elitis menjadi pendekatan populis (from top down to participation) dimana terdapat sinergi antara aspirasi massa‐rakyat dan produk kebijakan. Kedua, dalam penguatan karakter birokrasi atau reformasi birokrasi, mengganti pendekatan berbasis ‘birokratis‐sempit’ menjadi pendekatan berbasis kewirausahaan (from bureaucratic to enterpreneur approach). Ketiga, dalam mekanisme pelayanan publik, mengganti orientasi prosedural yang rumit menjadi orientasi kepada hasil akhir yang pasti (from procedure to end‐result). Keempat, dalam perspektif pengambilan keputusan terhadap masalah‐masalah publik, mengganti pendekatan penanganan sektoral menjadi pendekatan pencarian solusi menyeluruh yang terpadu (from partial handling to integrated solution).

Excellent public policy is a solution for many countries, just not for ordering to it’s people’s welfare; but for awaring a mutual gloriness with the nations and the states all over the world. The excellent public policy analysis should be existed towards those goals. Policies directions’ activities will got a highest quality by introducing it, even in political; technocratic; and systemic process. Malay’s culture development policy, unknown with a familiar phrase ‘revitalizing Malay culture’, were be a vital actions in the development processes of Kepulauan Riau Province, Indonesia. It had been strengthening local expressions in order to forward the decentralization and local autonomy era, both in cultural identity and resilience. By the time, it could be functioned to unite social cohession and integration for many diversities peoples and cultures in Kepulauan Riau. Revitalizing Malay culture were be developed in Indonesian nationalism and global challenges’ discourses. It was related by the frontier administrative region in geo‐politics and global interactions. The logics of geo‐politics and geo‐economy were conducted by a flaming desires: towering national dignity in a mutual international relationships; resharping state‐owned unity; and honoring all local genious. Therefore, some points of views in this perspective were included by those policy implications, in economy; social; and political impacts. This thesis aims to search, how the policy of revitalizing Malay culture have some implications to the development processes of Kepulauan Riau Province, described by it’s formal document of plain, Middle‐Time Development Planning (RPJMD) of Kepulauan Riau Province 2005‐2010. It uses a qualitative research method, explaining by observations; quick survey; indepth interviews; and literatures or documentary tracing. Using a descriptive‐verificative analysis method and mixed on policy analysis, all of datas had been analized. According to the analysis, it recommends that cultural‐based managing policy should be applied on the evolutionary continuous change: from top‐down to participation; from bureaucratic to enterpreneur approach; from procedure to end‐result; from partial handling to integrated solution.

Kata Kunci : Kebudayaan Melayu,Pembangunan,Provinsi Kepulauan Riau,Revitalisasi, Malay culture; development; The Province of Kepulauan Riau; revitalizing