Proses pengambilan keputusan penetapan pekon terpilih pada program Gerbang BJSB di Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat

MURLIANA, Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si

2009 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Implementasi sebuah kebijakan terdiri dari beberapa tahapan yakni perencanaan kegiatan, penetapan lokasi kegiatan, sosialisasi, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Salah satu tahap yang paling krusial adalah penetapan lokasi kegiatan, untuk itu maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan penetapan pekon terpilih pada program Gerbang BJSB di Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dan peran para aktor dalam proses pengambilan keputusan. Untuk menganalisis proses pengambilan keputusan tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang proses pengambilan keputusan, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan penetapan pekon terpilih pada program Gerbang BJSB di Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampun Barat baru dapat dikatakan sebagai sebuah proses pembelajaran demokrasi dengan melibatkan banyak aktor yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda-beda baik kepentingan pribadi, golongan, organisasi maupun kepentingan politik. Secara teknis Proses pengambilan keputusan ini telah dimulai dengan dilakukannya identifikasi masalah, mengembangkan dan evaluasi alternatif, penentuan alternatif, verifikasi keputusan yang akan ditetapkan ditingkat kecamatan, mengusulkan hasil keputusan ketingkat kabupaten, memverifikasi usulan pekon terpilih, dan penetapan keputusan oleh Bupati Lampung Barat. Selain itu aktor yang memfasilitasi proses pengambilan keputusan telah menjalankan fungsinya untuk merespon aspirasi masyarakat menjadi input dan alternatif/kriteria dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian proses ini telah menimbulkan ketidak puasan dari masyarakat Pekon Negeri Ratu terhadap para pembuat keputusan karena keputusan yang ditetapkan tidak mencerminkan aspirasi masyarakatnya secara keseluruhan. Tetapi hal ini merupakan sesuatu yang wajar dalam proses pengambilan keputusan walaupun tidak semua aspirasi masyarakat dapat terpenuhi tetapi disisi lain masyarakat dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Program Gerbang BJSB selain memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan tahapan partisipasi yang lebih luas, juga memiliki keterlibatan program dalam mempengaruhi masyarakat agar mampu bersaing dalam memberikan swadaya untuk pembangunan wilayah mereka masing-masing dengan harapan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat serta mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Kecamatan Batu Brak.

Implementation of policy consists of several stages, i.e. activity planning, location determination, socialization, execution, monitoring, and evaluation. One of the most crucial stages is the determination of activity location. Therefore, this study is to find out the process of making decision in the determination of selected village in the Development Movement Program of BJSB in Batu Brak Subdistrict, West Lampung Regency and roles actors played in decision making process. To analyze the decision making process, author uses a descriptive method with a qualitative approach. For obvious picture of the decision making process, data are collected through in-depth interview, observation and documentary study. Based on results of the study, it can be concluded that the decision making process in determining selected villages in the Development Movement Program of BJSB in Batu Brak Subdistrict, West Lampung Regency could be said just as a process for learning democracy with involvement of many actors with different personal, collective, organizational, and political roles and interests. The decision making process was technically started by the stage of problem identification, the development and evaluation of alternatives, the determination of alternatives, the verification of decisions determined at subdistrict level, the proposing of decision outcomes to a regency level, the verification of proposal on selected villages, and the determination of decision by Regent of West Lampung Regency. Furthermore, actors facilitating the decision making process performed their main functions of responding people aspirations to be input and alternative or criteria in the decision making process. However, the decision making process has caused dissatisfaction among community of Negeri Ratu Village against decision makers since the determined decisions did not actually reflect the whole community’s aspirations. But it was a normal consequence in such decision making process. Even though not all people aspirations can be met, the community can influence the decision making process. The Development Movement Program of BJSB did not only has a strong desire of developing the wider stages of participation, but also urges involvement in program of influencing local communities, so that they are able to compete in independently developing their respective areas with expectation of improving people economy as well as providing welfare for local communities in Batu Brak Subdistrict.

Kata Kunci : Pengambilan Keputusan, Peran Aktor, Kecamatan Batu Brak, Decision Making, Role of Actors, Batu Brak Subdistrict