Strategi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten

WIBOWO, Harjanto Hery, Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc

2009 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak pusat dimana untuk sektor pedesaan dan perkotaan pemungutannya diserahkan kepada pemerintah daerah, sedangkan sektor lain masih dikelola oleh pusat, sesuai dengan arah pembangunan daerah saat ini yakni desentralisasi fiskal yang luas diperlukan suatu arah baru untuk memperkuat sistem perpajakan di daerah. Di Kabupaten Klaten , realisasi penerimaan PBB dalam beberapa tahun terakhir kurang memuaskan , ini ditandai dengan rendahnya realisasi penerimaan tiap tahun jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Dengan pola hasil dimana sebagian besar penerimaan PBB diberikan kepada pemerintah daerah tingkat II, sudah seharusnya penanganan PBB yang menjadi kewenangan daerah dalam pemungutannya harus lebih optimal untuk memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini diharapkan diperoleh berbagai hal yang terkait data dan informasi pajak bumi dan bangunan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dan upaya peningkatan penerimaan PBB , mengindentifikasi masalah dan isu strategi serta merumuskan strategi – strategi yang akan dikembangkan oleh Dipenda (sekarang DPPKAD) dalam upaya peningkatan penerimaan PBB Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen strategis, dimana berusaha mengindentifikasi sasaran jangka panjang, memperhatikan lingkungan kerja ,dan mengevaluasi struktur organisasi dan sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi tantangan ke depan terkait pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif karena kebanyakan data-data yang digunakan adalah data berwujud angka-angka terkait pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten, disamping data-data berupa opini dari pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan PBB Hasil penelitian dengan analisa SWOT diperolah berbagai isu-isu strategis yang dapat diimplementasikan dalam strategi peningkatan penerimaan PBB di Kabupaten Klaten.Ada tiga Strategi yang bisa dijalankan yakni (1) Penyelesaaian Tunggakan PBB , (2) Peningkatan NJOP sesuai harga Pasar, (3) Penggunaan upah pungut dan insentif PBB yang lebih transparan dan tepat sasaran untuk menunjang kinerja pemungutan Pajak bumi dan Bangunan (4) peningkatan pelayanan. Rekomendasi yang disarankan penulis antara lain intensifikasi pemungutan PBB harus menggerakkan semua aparat pemerintah daerah dari Bupati sampai level terendah, mengkaitkan berbagai pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah dengan kewajiban membayar PBB,panutan dari pejabat dalam membayar PBB, pemilihan kebijakan dan program yang terkait pemungutan PBB yang lebih terukur dan menggunakan anggang lebih efisien dan efektif., koordinasi dengan instansi terutama Kantor Pelayanan Pajak lebih baik, penerapan sanksi hukum yang lebih tegas terhadap wajib pajak dan petugas pungut yang membandel, peningkatan NJOP harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, serta penggunaan upah pungut dan insentif yang lebih adil dan transparan.,penyediaan tempat pembayaran yang lebih terjangkau

Land and building tax, subsequently referred to as PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), is a centrally enforced tax for which its collection in rural and urban areas is entrusted to the local governments, while, for other areas, it is still managed by the central government. It is in accord with the current objective of local development; that enlarged fiscal decentralization is in need of new direction to strengthen the local taxation system. In Klaten regency, the actual received PBB in the last few years is still unsatisfactory, and this can be seen from annually received PBB compared to the existing potential. With the current sharing pattern where the local government received larger portion of PBB, it is logical that the management of PBB, of which the collection is assigned to local government, must be more optimal in order to strengthen the fiscal capacity of Klaten regency. The current research is intended to obtain the data and information concerning the PBB and the factors influencing the management and the effort to increase the received PBB, as well as identifying the strategic problems and issues and formulating the strategies to be developed by the Office of Regional Income (Dinas Pendapatan Daerah, now DPPKAD) in effort to increase the received PBB. The study employed the framework of strategic management to identify the long-term target, workplaces, and to evaluate the organizational structure and resources to face the future challenges related to the PBB in Klaten regency. Descriptive quantitative method is used in consideration that many of the employed data are in numerical forms in addition to the data in the form of opinions delivered by those involved in the collection of PBB. The SWOT analysis revealed the strategic issues in implementing the strategy of increasing the received PBB in Klaten regency. There are three strategies to be implemented: (1) settling the PBB arrears, (2) increasing the Taxed Object Selling Point based on market price, (3) applying more transparent collection fee and PBB incentives to support the implementation of Land and Building Tax collection.(4) improving service The recommendations we present include; the intensifying of the PBB collection that need to mobilize the officials of local government, from the Regent to the lowest level officers; relating the various publik services provided by the local government with the duty to pay the PBB; exemplary conduct of the government officials in paying their PBB; the selection of measurable policies and programs concerning the collection of PBB using the local financial plan in more efficient and effective way; better coordination, mainly with the Tax Service Office; firmer law enforcement to deviant tax payer and tax collector; the increasing of Taxed Object Selling Point must consider the peoples’ economic condition; and applying more transparent collection fee and PBB incentives.

Kata Kunci : PBB,Manajemen strategis,Strategi peningkatan PBB, Land and Building Tax, Strategic Management, Strategy of Increasing the Received PBB