Analisis intervensi konflik oleh polisi :: Studi kasus konflik perebutan batas tanah antara Desa Tuleng Kecamatan Lembur dan Desa Waisika Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor

AKA, Veronica Selfince, Dr. Nanang Pamuji Mugasejati

2009 | Tesis | S2 Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis intervensi dan proses pengelolaan konflik yang dilakukan oleh Polres Alor terhadap konflik perebutan batas tanah antara warga di desa Waisika Kecamatan Alor Timur Laut (ATL) dan warga desa Tuleng Kecamatan Lembur. Sesuai dengan Undang-undang bahwa Polri dalam tugas pokoknya dituntut untuk bertanggung jawab memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap situasi Kamtibmas dituntut mampu berperan dalam menyelesaikan masalah yang dipertentangkan oleh masyarakat. Dalam menangani konflik diperlukan suatu ketrampilan tersendiri bagi polisi dalam mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi. Latar belakang penelitian ini adalah karena melihat dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam perbedaan pandangan dan kepentingan diantara kelompok-kelompok masyarakat, karena ini merupakan hal yang cenderung alamiah dan tak terhindarkan. Jika perbedaan pandangan dan kepentingan tersebut akan menjadi persoalan yang besar, ketika cara mengekspresikannya diwujudkan dalam tindakan yang tidak demokratis dan merusak melalui penggunaan cara-cara kekerasan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan wawancara serta kajian dokumen. Tipe pendekatan penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bersifat menjabarkan, menerangkan dan mendeskripsikan secara terperinci permasalahan yang dikaji. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa konflik antar warga yang terjadi disebabkan karena dipindahkannya lokasi kantor Kecamatan bersamaan dengan lahirnya Perda Nomor 6 tahun 2001, tentang pembentukan wilayah Kecamatan, yang menjadi akar masalahnya yakni status tanah dan tidak jelasnya tata batas hasil pemekaran selain itu pertambahan penduduk terdesak oleh kebutuhan ekonomi warga, kemudian yang menjadi pemicu adalah : Terbitnya Perda Kabupaten Alor Nomor 6 tahun 2001, Perda Nompr 15 tahun 2005 dan Pembangunan Kantor Kecamatan diatas tanah sengketa. Konflik menjadi meluas dan berlanjut salah satunya disebabkan karena Polisi gagal dalam mengupayakan penghentian terhadap kekerasan. Dengan demikian maka peranan dan intervensi Polisi sangat diperlukan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik pada setiap tahapan konflik, agar konflik tidak mengalami eskalasi dan berkembang menjadi tindakan yang destruktif.

The research is supposed to analysing conflict management processes and interventions was carried out by Polres Alor toward land boundaries arrogation conflict between denizen in village of Waisika subdistrict Alor Timur Laut (ATL) and denizen village of Tuleng subdistrict Lembur. According to legislations that Polri has main duty responsible to maintenance security, public orderliness, protections and maintenance laws and order, guardianship and services to society. Polri as a institutions required to capable take a role in problem solving disputes in public society. Polices need need some certain skills to dealing with conflict in managing and conflict solving. The research background was because researcher saw there are many different point of view and interest among societies groups as it is thing natural and inescapable. Nevertheless, if that circumstances will become big problems when the way it expresses in undemocratic actions and ruined by mean of severity ways. Research approach use qualitative approach. Data aggregation technique by observations, interviewed and document reseach. Research approach type is case study, it is analyses descriptive which verifying, explaining, and describing reseach problem in detail. This research concluded that conflict between denizen occurred was becaused location of subdistrict offices was removed incidentally District Regulation Number 6 Year 2001 revealed about subdistrict areas formations. The root of problem is land status and obscurity order of land limit resulted unfoldment areas, besides that, population accretion and denizen economic necessity factors. This problem triggered by the pass of District Regulation Regency Alor Number 6 Year 2001, District Regulation Number 15 Year 2005 and Constructions Subdistrict Offices on the top of disputes land. Conflict was spreaded and continuous one of becaused polices failed to strive for stop hardness. There by, polices roles and interventions very needed in managing and conflict solving in every conflict stages, in order that not goes to escalation spread to destructives actions.

Kata Kunci : Mengelola Konflik , analisis Konflik, Peranan Polisi, Managing Conflict, Conflict Analyses, Polices Roles