Kualitas website pemerintah daerah sebagai media untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan partisipatif di Indonesia :: Analisis isi website pemerintah daerah dalam menyediaan informasi dan memfasilitasi pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah

UTOMO, Puguh Prasetya, Dr. Hermin Indah Wahyuni

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Latar belakang: Website merupakan media yang potensial untuk dikembangkan sebagai pendukung upaya memperbaiki kinerja tata pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Namun dimensi penting dari pengembangan website tersebut belum menjadi perhatian dari evaluasi terhadap website pemerintah daerah yang dilakukan di Indonesia selama ini. Tujuan: Pertama, menilai kualitas website pemerintah daerah dalam menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memfasilitasi warga dan stakeholders lainnya untuk menyampaikan aspirasi. Kedua, membaca prospek dan mengidentifikasi implikasi dari pengembangan website dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Metode: Analisis isi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara kombinatif terhadap 28 website pemerintah daerah yang dipilih secara purposif. Kriteria pemilihan website sebagai objek kajian, yaitu: (1) website yang dikelola oleh pemerintah daerah yang pernah dinilai sebagai teladan dalam pengembangan e-government oleh Warta Ekonomi pada rentang tahun 2004-2008; dan (2) website yang dikelola oleh pemerintah daerah yang pertama kali memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan (sebelum tahun 2006). Unit analisis terdiri dari dua bentuk, yaitu berupa unit tema (tujuh kategori informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tiga kategori substansi pesan pada fasilitas interaktif) dan unit fisik (ketersediaan dan pengelolaan fasilitas komunikasi). Hasil: Kualitas penyediaan informasi dan pengelolaan fasilitas penyampaian aspirasi di antara website yang dikaji rata-rata masih belum memadai. Informasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat normatif lebih banyak tersedia pada website dibandingkan informasi yang bersifat substantif. Sebagian Pemda yang memiliki perda transparansi menunjukkan keuanggulannya dalam memiliki website yang menyediakan informasi yang secara kuantitas lebih memadai. Pengembangan fasilitas penyampaian aspirasi belum sampai pada penyelenggaraan konsultasi publik dalam penentuan kebijakan. Sebagian Pemda yang pernah dinilai sebagai teladan dalam mengembangkan e-government memiliki kualitas penyediaan dan pengelolaan fasilitas penyampaian aspirasi yang lebih memadai. Kesimpulan: Kebanyakan website pemda belum dimanfaatkan secara optimal sebagai media pendukung penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Belum memadainya kualitas website pemerintah daerah disebabkan oleh minimalisnya pengelolaan website dan aktor pemanfaatnya. Meskipun demikian, website memiliki prospek yang positif untuk dikembangkan sebagai media pendukung dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Pemerintah daerah perlu memperkuat modal komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif dan modal kapasitas untuk mengaktualisasikannya melalui pengembangan website. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi sejumlah persoalan dan implikasi yang muncul dalam mengembangkan website sebagai media untuk menyediakan informasi dan memfasilitasi penyampaian aspirasi, seperti ketidakmerataan akses, kecenderungan penyediaan informasi yang bersifat artifisial, partisipasi semu melalui penyampaian aspirasi yang tidak substantif dan tidak relevan, dan resistensi kultur birokrasi paternalistik.

Background: Website is a potencial media to be developed as a supporting system to improve government’s performance. Especially, in creating an open and participative government. Unfortunately, the important aspect of website development hasn’t become Indonesian local government’s concern recently.. Aims : First, to asses local government quality in providing local governance information, and to facilitate public and others stakeholder in delivering their aspiration. Second, to prospect and to identify the implication of website development in supporting an open and participative government. Methods: Content analysis through Qualitative and Quantitaive approach to 28 local governemnt’s website which were selected purposively. Criteria of selected website: (1) Self managed local government’s website which has ever been elected as model in e-government development by Warta Ekonomi during 2004-2008. (2) Self managed local goverment’s website which has its first regulation about transparancy (before 2006). Unit of Analysis consists of two forms: theme unit ( seven category of local governance and three category of substansive message on interactive facility) and hardware unit (availability and management of communication facility). Result: Research shows inadequate quality of information availability and aspiration management facility among studied local government website. The available governance information given is more in normative form rather than substantive form. Some local governments which already have transparency regulation show their advancement in providing better information quantitatively. The development of aspiration facility has not reached into public consultation in the policy making process. Some local regulation which has ever been elected as model has a better quality of information providence and also better aspiration delivering facility. Conclusion: Most of local government website has not been optimized maximally as a supporting system of an open and participative government. The causal factors are the lack ness of website management and its number of user. However, website has a positive prospect to be developed as a supporting medium in creating an open and participative government. Local government needs to strengthen its commitment and to actualize it into website development. Local government needs to anticipate some problem and implication in creating media such as inequality of access, tendency of artificial information, pseudo information by irrelevant and non substantive aspiration delivering and the resistance of paternalistic bureaucratic culture.

Kata Kunci : Transparansi,Partisipasi,Penyimpanan aspirasi,Website pemerintah daerah,Media penyediaan informasi, transparency, participation, aspiration delivering, local government’s website, information providing system, aspiration delivering media, governance inf