Respons Nahdlatul Wathan terhadap perubahan politik :: Studi preferensi kepartaian dan penggalangan dukungan di Lombok Timur

MUHAS, Mujaddid, Dr. Purwo Santoso, MA

2009 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini dimulai dari pertanyaan respons Nahdlatul Wathan terhadap perubahan politik yang diperjelas menjadi: bagaimana ormas ini menentukan preferensi kepartaian dan mengelola penggalangan dukungannya? Untuk menjawab pertanyaan dibuat kerangka pemikiran sebagai landasan teori yaitu perubahan politik, preferensi kepartaian, dan penggalangan dukungan. Dari paparan landasan teoretis, digunakan teori yang relevan untuk menjadi pembahasan pola kolateral antara organisasi dan kepartaian dari Poguntke (2006). Kemudian mengetahui pengaruh elite dan sikap warga NW terhadap preferensi kepartaian dari teori Manheim (1946) dan Weber (1976). Terakhir mengulas penggalangan dukungan dari segi mobilisasi sosial dan partisipasi politik dari Huntington-Nelson (1973). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif diuraikan melalui metode deskriptif. Dengan prosedur pengumpulan data lewat Teknik Wawancara, Dokumentasi (Studi Kepustakaan), dan Diskusi Kelompok Terfokus. Adapun hasil penelitian menunjukkan: pertama, respons terhadap perubahan politik, dari yang senantiasa bergerak di bidang sosial kemasyarakatan kemudian mengalami pemajemukan sebagai kekuatan politik. Pengembangan civil society mengubah konstelasi politik termasuk ormas dalam bekerja sama dengan parpol melalui pola kolateral. Dalam beberapa kali pemilu terutama ditunjukkan pada pemilu 1999 dan 2004, NW relatif mampu mendominasi peran kadernya di lembaga legislatif. Bahkan kekuatan meluas pada kepemimpinan daerah di Lombok Timur. Kedua, preferensi kepartaian dominan dipengaruhi oleh elite atau tokohtokohnya sedangkan warganya yang bercorak paternalistik (spirit patron-client) condong mengikuti dan melaksanakannya. Suatu pengejawantahan dari sikap samiqna waataqna. Elite atau tokoh-tokohnya lebih bersifat elite integratif dari pada sublimatif dengan berpijak pada kharismatika maulana syaikh dan trah tuan guru (charismatic domination). Di masa mendatang, dengan menyimak preferensi kepartaian dari ormas ini, terbuka kemungkinan bagi preferensi politik kepartaian lainnya. Ketiga, dalam mengelola penggalangan dukungan, berlangsung masif yang dilakukan dengan cara tradisional maupun telah terprogram lewat kampanye. Hanya saja yang membedakan, mobilisasi sosial berkembang dari warganya melalui pengaruh tuan guru, jamaah wirid dan satuan tugas. Sedangkan partisipasi politik lebih ditindaklanjuti oleh pengurus parpol yang sebagian besar juga merupakan pengurus struktural ormas ini. Penggalangan dukungan dengan cara tradisional melalui peran ketokohan yang memobilisasi warganya pada setiap kegiatan, terutama dominan pada NW Anjani. Sedangkan NW Pancor melaksanakan penggalangan dengan tahapan program sistematis. Dari segi partisipasi politik cenderung sebagai partisipan yang dimobilisir. Oleh karenanya, demokratisasi di ranah lokal memerlukan intensitas dan kesinambungan. Sehingga relasi antara ormas dan kepartaian makin menunjukkan eksistensinya yang selaras dengan agenda prosedural demokrasi dalam bentuk pemilu.

The research is based on the question to identify the responses of NW (Nahdlatul Wathan) on political changes and it is clarified to be: how NW decides party preference and manages the mobilization of its constituents? To respond the question, thinking framework is developed as theoretical base involving political change, party preference, and the mobilization of its constituents. From the theoretical base, relevant theory is used to discuss collateral pattern between organization and party (Poguntke, 2006); and to identify the influence of elite and NW members’ attitude on the party preference based on the theories of Manheim (1946) and Weber, (1976). Finally, the constituent mobilization is discussed from the perspectives of social mobilization and political party based on Huntington- Nelson’s theory (1973). The qualitative method was used in this research, and it is described by using descriptive method. Data were collected through interviews, documentation (literature study), and Focus Group Discussion. Results show: firstly, responses on political changes, namely from consistent involvement in social field, then pluralization as political power. The civil society development changes political constellation including mass organization in corporation with political parties through collateral pattern. During several elections, particularly the 1999 and 2004 Elections, the role of NW cadres was relatively capable to dominate the legislative body. Even, the power diffuses into executive leadership in East Lombok. Secondly, party preference is dominantly affected by elites or its figures, while its paternalistic (patron-client spirited) members are inclined to be follower and implementer. It is a realization of samiqna waataqna characteristics. Its elites or figures are more integrative rather than sublimating and it is based on the charisma of maulana syaikh and tuan guru (charismatic domination). However, in the future, by attentively observing the party preference of this mass organization, it has still political preference possibility for other parties. Thirdly, the management of constituent mobilization is massive. It is conducted based on both traditional and programmed ways through campaign programs. The difference is that social mobilization is conducted among its members by using the influences of tuan guru, jamaah wirid and task forces. Whereas political participation is more implemented by the political party board members who mostly also serve as the structural board members of this mass organization. Constituent mobilization is traditionally conducted through the use of figures’ roles mobilizing the members in any event, particularly it is conducted by NW Anjani. While NW Pancor performs mobilization is also conducted based on systematically gradual program. Viewed from political participation, it is the participants who are mobilized. Therefore, democratization at local level requires intensity and continuity. Hence, the relationship between mass organization and party increasingly will show their existence consistent with democratic procedural agenda in the form of general election.

Kata Kunci : Respons NW,Preferensi kepartaian,Penggalangan dukungan,NW response, party preference, and constituent mobilization