Implikasi politik etnisitas dalam tubuh birokrasi terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan :: Studi kasus satu tahun masa pemerintahan Gubernur H. Nur Alam, SE

ASRI, Drs. Haryanto, MA

2009 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Praktik politik etnisitas dalam tubuh birokrasi telah menjadi fenomena umum yang terjadi di Indonesia. Khususnya birokrasi pemerintah Provinsi Sultra sejak beberapa periode kepemimpinan praktik politik etnisitas sebenarnya telah terdengar dan terlihat bahkan di era Nur Alam pun diindikasikan terjadi. Adanya indikasi politik etnisitas dalam tubuh birokrasi dikhawatirkan berimplikasi negatif terhadap kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, karena politik etnisitas dalam tubuh birokrasi sering kali menjadi penyebab tidak bekerjanya secara maksimal perangkat-perangkat birokrasi yang ada. Untuk mengkaji implikasi politik etnisitas dalam tubuh birokrasi terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan selama satu tahun masa pemerintahan Gubernur H. Nur Alam, SE, sebagaimana tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya untuk memperoleh validitas data, maka dalam analisis juga akan menggunakan teknik trianggulasi data. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tubuh birokrasi pemerintah Provinsi Sultra telah terjadi praktik politik etnisitas yakni ditandai adanya dominasi etnis Tolaki pada pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sultra. Praktik politik etnisitas dalam tubuh birokrasi berimplikasi positif terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan di Provinsi Sultra. Kondisi tersebut dapat terjadi karena tiga hal : pertama, didukung oleh figur Nur Alam selaku pemimpin yang kuat. Kedua, komposisi etnis dari tim teknis yang di bentuk baik tim teknis pembebasan BOP maupun tim teknis pembebasan biaya pengobatan menunjukkan pluralitas etnis. Ketiga, komposisi etnis pada street level birokrasi selaku eksekutor kebijakan menunjukkan pluralitas etnis sehingga ada kontrol seimbang dalam melaksanakan pelayanan publik di level bawah. Adapun implikasi politik etnisitas dalam tubuh birokrasi terhadap kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di Provinsi Sultra menurut persepsi masyarakat (pengguna) menunjukkan bahwa pertama, semua kelompok sasaran dari program pembebasan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan pembebasan biaya pengobatan yang dibiayai oleh dana APBD Provinsi merasa implementasi kebijakan tersebut sudah baik, yaitu tidak diskriminatif, tidak bias teritori, efektif, ramah, biaya terjangkau, dan prosedur pengurusannya mudah. Kedua, pelayanan pendidikan dan kesehatan sudah memenuhi harapan masyarakat jika dilihat dari tingkat responsivitas aparat birokrasi, yaitu sudah tersedia saluran komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat dan mereka sudah mampu mengenali dan memahami kebutuhan masyarakat dalam hubungannya dengan pelayanan dan tindak lanjut dalam merespon aspirasi masyarakat. Ketiga, kualitas pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan sudah memenuhi harapan masyarakat dilihat dari tingkat akuntabilitas aparat birokrasi, yang diukur dengan indikator adanya transparansi, pelayanan yang memperhatikan HAM, rasa aman pengguna jasa, dan pelayanan yang memperhatikan kerapihan, kebersihan, ketelitian, dan validitas.

The practice of ethnicity politics in bureaucracy is commonly phenomenon in Indonesia. In Southeast Sulawesi Province the practice is indicated as occurring for several periods of leadership, even under the governmental era of Governor H. Nur Alam. The existing practice of ethnicity politics in bureaucracy is commonly assumed as leading many negative implications on the quality of education and health services delivered due to the fact that it often led the existing bureaucratic apparatuses not working maximally. Purpose of the study is to find out the implications of ethnicity politics in bureaucracy on the quality of education and health services for a year period of the governmental era of Governor H. Nur Alam. A qualitative method is used with data collected by using interview and documentary techniques. For validity of the data, data triangulation is conducted before a descriptive qualitative analysis. Result of the study indicates that in the bureaucracy of Southeast Sulawesi Province, the practice of ethnicity politics occurred for a long period of time that was indicated by the dominance of Tolaki ethnic in the appointment of structural officials in the Office of Education and Health of Southeast Sulawesi Province. Such practice of ethnicity politics in bureaucracy led positive implications on the quality of education and health services in the Southeast Sulawesi Province. The condition was influenced by three factors, i.e. first, Governor H. Nur Alam was commonly accepted as a strong figure; second, the ethnic composition of technical teams formed, both team for exemption of the Operational Costs of Education and that for exemption of the Costs of Medical Treatment, indicates ethnic plurality; and, third, the ethnic composition at a street level of bureaucracy as the executor of policy indicates ethnic plurality, so there is a balanced control in performing the delivery of public services at the street level. Based on the perception of users, the implication of ethnicity politics in bureaucracy on the quality of education and health services in Southeast Sulawesi Province can be found. First, all targeted social groups of both programs felt that the implementation of policy in program of the exemption of the Operational Cost of Education and that of the Costs of Medical Treatment substituted by the fund of the Provincial Local Budget was fair, because it met the expectation of people, i.e. no discrimination, no territory-based bias, effective, polite, affordable costs, and easy to seek services. Second, the delivery of education and health services has met the expectation of people, i.e. bureaucratic apparatuses were responsive, measured by the availability of communication channels for accommodating local community aspiration and the capacities of recognizing and understanding the needs of people with respect to the service delivery and follow-up in responding the community aspiration. And third, the quality of education and health service delivery has met the expectation of people in view of the level of accountability among bureaucratic apparatuses, measured by indicators of transparency, service delivery with respect to human rights, safety of the services’ users, and service delivery with respect to neatness, cleanness, thoroughness, and validity.

Kata Kunci : Implikasi politik etnisitas,Birokrasi,Kualitas pelayanan,Pendidikan,Kesehatan,Implication of Ethnicity Politics, Bureaucracy, the Quality of Service Delivery, Education, Health