Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam liberalisasi sektor migas :: Studi kasus proses terbentuknya UU Migas No. 22 Tahun 2001

RINAYUHANI, Tri Ratna, Dra. Ilien Halina, M.Si

2009 | Tesis | S2 Hubungan Internasional

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk melihat proses terbentuknya UU Migas No 22 tahun 2001 serta bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan industri minyak nasional setelah diberlakukannya UU Migas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan objek penelitian sektor migas Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis terutama buku-buku tentang teori, konsep maupun pendapat-pendapat yang berhubungan dengan penelitian. Bagi penyusun proses perubahan sector migas melalui UU ini adalah sebuah proses politik yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Oleh sebab itu, untuk memahami proses perubahan tersebut penyusun kemudian melakukan identifikasi terhadap aktor-aktor yang terlibat dan kepentingannya. Penyusun membagi aktor-aktor yang terlibat tersebut kedalam dua kelompok uatama yaitu aktor internal dan aktor eksternal. Aktor internal terdiri dari presiden, DPR dan Pertamina sedangkan aktor eksternal terdiri dari IMF, perusahaan minyak asing, USAID, Badan Eksekutif Mahasiswa dan Serikat Pekerja Pertamina. Hasil temuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama proses terbentuknya UU Migas No 22 tahun 2001 dipicu karena adanya kerjasama pemerintah Indonesia dengan IMF dalam program rekstrukturisasi ekonomi krisis moneter 1997. Kedua UU migas ini terbentuk melewati tiga periodesasi utama yaitu pada masa pemerintahan BJ Habibie, Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Ketiga pemerintah dan DPR adalah aktor-aktor yang dapat mencapai kepentingannya dan menikmati keuntungan terbesar dari proses perubahan tersebut. Dampak yang muncul dari proses perubahan dalam industry sector migas berdasarkan UU Migas No 22 tahun 2001 justru tidak begitu menarik dan menggairahkan bagi investasi baik di sektor hulu maupun hilir migas. Berdasarkan penemuan penyusun jalur perijinan di sektor hulu migas justru lebih panjang dan membuat pihak kontraktor menanggung tambahan beban biaya yang cukup besar. Sehingga liberalisasi sektor hulu migas masih tidak terlalu menarik bagi investasi. Di lain pihak meski kompetisi di sektor hilir migas telah dibuka secara wajar dan terbuka namun Pertamina masih menjadi satu-satunya pemain terbesar di sektor ini. Beberapa perusahan swasta yang mencoba ikut berkompetisi di sector hilir bahkan belum mampu bersaing dengan Pertamina yang telah menguasai 90 persen sektor hilir migas nasional.

The focus of this research is for understanding the forming process of oil liberalization through Oil Law No 22/2001and how its impact the management of national oil industry after implementing that law. This research is explorative research with Indonesian oil sector as the object of this research. The collecting technique data applied by compiler of documentation technique through material written especially from book about theory, concept and also opinions relating to this research. For compiler the change process of oil sector through this Law is a politics process entangling various actors and importance. On that account, to comprehend that change process the compiler need to identifies the actors who’s involving this process and their importance. Compiler divides actors into two major actor that is internal and eksternal actor. Internal actor consisted of president, Parliament and Pertamina while eksternal actor consisted of IMF, foreign oil company, USAID, Badan Eksekutif Mahasiswa and Union Labour of Pertamina. This result research are, firstly process the forming of Oil Law No 22/ 2001 is triggered caused by Indonesia government cooperation with IMF in rectructuritation program of monetary crisis economics in 1997. Second, the Oil Law formed pass three main period during goverment BJ Habibie, Abdurahman Wahid and Megawati Soekarnoputri. Third government and Parliament is the actors which can reach all their importance and enjoys the biggest advantage from that changes process. The emerging impact from oil industry changing process based on Oil Law No 22 /2001 exactly fairly not too interesting for investment both in upstream and downstream oil sector. Based from this research the compiler find that in upstream oil sector the licensing line process getting longer and makes contractor get bigger amount to charges. So liberalization in upstream sector is still not good for invesment. On the other hand even competition in downstream oil sector has been opened Pertamina still becoming the biggest player in this sector. Few company who trying to the downstream sector couldn’t break the Pertamina domination which has mastered 90 % oil downstream sector.

Kata Kunci : Kebijakan,Liberalisasi,Migas, Policy, Liberalization, Oil