Evaluasi implementasi sistem akuntansi barang milik negara di PPPPTK Matematika Yogyakarta

FAUZIAH, Hening, Prof. Dr. Slamet Sugiri, MBA

2009 | Tesis | S2 Magister Akuntansi

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). SABMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi barang. Selain menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga SABMN juga menghasilkan informasi-informasi untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban pengelolaan BMN dan kebutuhan-kebutuhan manajerial Kementerian Negara/Lembaga lainnya. Penelitian ini dilakukan di PPPPTK Matematika Yogyakarta. bertujuan untuk menganalisis apakah proses implementasi SABMN di PPPPTK Matematika Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara di PPPPTK Matematika Yogyakarta. Strategi pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research)dan studi kasus (case study). Sedangkan sifat penelitian adalah penelitian evaluatif. Penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak yang berperan langsung dalam pelaksanaan SABMN. Sedangkan data sekunder berasal dokumen-dokumen dan instrumen hukum Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SABMN yang dilakukan di PPPPTK Matematika belum dilaksanakan secara optimal. Kelemahan disebabkan karena terdapat beberapa penyimpangan dari prosedur pelaksanaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain sebagai berikut. Pertama, petugas akuntansi BMN belum memahami dengan baik mengenai prosedur SABMN terutama ketika pertama kali membuat saldo awal 2006 yang merupakan langkah awal implementasi SABMN. Kedua, kurangnya kesadaran seluruh karyawan dalam mendukung pelaksanaan implementasi SABMN hal ini karena Penanggungjawab UAKPB kurang melakukan sosialisasi SABMN sehingga beberapa hal yang membutuhkan partisipasi karyawan belum dimengerti sepenuhnya oleh karyawan. Ketiga, para pengelola keuangan kurang memahami prosedur implementasi SABMN, sehingga mengakibatkan arus dokumen dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan SABMN menjadi terhambat. Keempat, Penanggungjawab UAKPB kurang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SABMN hal ini ditunjukkan dengan tidak dilakukannya evaluasi hasil kerja petugas akuntansi BMN.

SABMN (State-owned Asset Accounting System) is the sub-system of SAP (Government Accounting System). SABMN is carried out to provide information required as an instrument of responsibility on the implementation of APBN (National Budget) and management/control of State-owned Enterprises under the acquisition of goods accounting unit. In addition to provide information as basis to develop the balance sheet of State Ministry/Institution, the SABMN also produces information to meet the required responsibility of BMN management and managerial requirements of other State Ministry /Institution. This research was carried out in the PPPPTK Matematika Yogyakarta. It aimed to analyze whether the process of SABMN implementation in the PPPPTK Matematika Yogyakarta had been consistent with effective regulation, and to identify factors influencing the SABMN implementation in the PPPPTK Matematika Yogyakarta. The approach strategy utilized in this research were library research and case study. It was an evaluative research. This research utilized primary and secondary data. The primary data were obtained from direct interview with those involved in the implementation of SABMN. While secondary data involved documents and instruments of law. Result of this research indicates that implementation SABMN in the PPPPTK Matematika had not been optimally conducted yet. The weakness was caused by some variations from implementation procedure. Influencing factors, among other, are as the following. Firstly, BMN accounting officers has not good comprehension on the SABMN procedure, especially when at the first time they developed the initial balance of 2006 as the first step of SABMN implementation. Secondly, the lack of awareness of all employees in supporting the SABMN implementation; this is due to that the responsible person of UAKPB has conducted less frequent socialization of SABMN, so that some points requiring participation of employee has not been thoroughly understood by employees. Thirdly, the finance managers have less to comprehension on the SABMN implementation procedures resulting in late flow of documents and information required for SABMN implementation. Fourthly, the responsible persons for UAKP has conducted less frequent supervision and control on the SABMN implementation. This is shown by no evaluation has been conducted on the performance of BMN accounting officers.

Kata Kunci : Implementasi, SABMN