Analisis pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo

PRAMANASARI, Nilawati Dyah, Dr. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc

2009 | Tesis | S2 Magister Akuntansi

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan persepsi kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait konsep Value For Money setelah berlakunya UU No. 22/1999 dengan setelah berlakunya UU No. 32/2004. Konsep Value For Money (VFM) merupakan pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu : ekonomi, efisiensi dan efektivitas (3E). Lahirnya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 yang kemudian dalam perkembangannya diperbaharui menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 membawa perubahan mendasar pada sistem pemerintahan, yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Untuk melaksanakan amanat UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka pemerintah daerah harus mengupayakan peningkatan PAD dalam rangka pelayanan masyarakat tanpa membebani masyarakat dan tanpa menimbulkan biaya tinggi. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan membagikan kuesioner kepada 15 responden yang berasal dari instansi terkait, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag), Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Hasil analisis dengan Uji Mann-Whitney dan Korelasi rank spearman serta analisis interpretasi kepada 15 responden menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi yang nyata antara kinerja PAD terkait konsep VFM setelah berlakunya UU No. 22/1999 dengan setelah berlakunya UU No. 32/2004. Namun terdapat keeratan hubungan (korelasi) yang signifikan antarvariabel persepsi kinerja setelah berlakunya kedua Undang-Undang tersebut yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien korelasi (Ekonomis : 0,909; Efisien : 0,698; Efektif : 0,808 dan Sistem Akuntansi : 0,909). yang . Dapat disimpulkan bahwa penyempurnaan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 menjadi UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 tidak menimbulkan perubahan yang nyata terhadap pengelolaan PAD terkait konsep VFM.

The objective of this research is to examine empirically due to the different perception of PAD performance closely related to the Value For Money concept between two different legalization period of applying the regulation, UU No. 22/1999 and UU No. 32/2004. The Value For Money (VFM) concept is an organizational management in the public sector based on the three basic elements, as follow: economy, efficiency and effectivity (3E). The legalization of UU No. 22/199 and UU No. 25/1999, within in a progress ammended by the regulation UU No. 32/2004 and UU No. 33/2004 has brought a foundamental changing in the governmental system; from the previous system of centralization into the decentralization system. In order to realize the regulation UU No. 32/2004 about Governmental District and to implement the regulation UU No. 33/2004 about Balancing Financial System between Central Government and District Government, thus the District Government should make a strategy to increase the PAD in term of gaining society services without increasing the budget and the people’s expenses. This research applies a survey method by distributing the questioners to fifteen respondents from the interconnected institutions, is the Industry and Trading Institution (Diperindag), District planning Institution (Bapeda), and Income and Financial Management and District Asset Institution (DPPKAD). The result analysis applies an examination method of Mann-Whitney, Rank Spearman Correlation theory and interpretation analysis among the fifteen respondents. The result shows that there is no different significant perception between the PAD related to VFM concept after the implementation of regulation UU No. 22/1999 and after implementation of regulation UU No. 32/2004 yet there would be a significant correlation within the variables of performance perception after legalization of both regulations, which has been shown by the amount of coeficient correlation (Economic: 0,909; Efficiency; 0,698; Effective; 0.808, and Accounting System: 0,909). Based on the fact above we conclude that the amendment of regulation UU No. 22/1999 and UU No. 25/1999 into UU No. 32/2004 and UU No. 33/2004 have not brought a significant improvement toward the PAD management closely related to the VFM Concept.

Kata Kunci : Desentralisasi,PAD,Value for money (VFM),Decentralization, PAD, Value For Money (VFM)