Laporkan Masalah

Studi kausalitas antara anggaran program KB Nasional dengan total fertility rate (TFR) di Indonesia tahun 1992-2008

LISTYORINI, Indah Nurul, Prof. Dr. Iswardono S. Permono, M.A

2009 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Berbagai usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi telah dilakukan pemerintah melalui program keluarga berencana. Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar. Hal ini dibarengi dengan masalah angka fertilitas ya ng relatif tinggi. Program keluarga berencana untuk mengatasi masalah kependudukan di Indonesia sangat membutuhkan dukungan anggaran. Perhatian pemerintah melalui alokasi dana di APBN cenderung menurun semenjak diterapkannya desentralisasi sehingga kiprah BKKBN sebagai pengelola program KB semakin terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan dalam anggaran program KB dan pencapaian TFR sebelum dan sesudah desentralisasi. Selain itu untuk mengetahui kausalitas antara anggaran program KB nasional dengan Total Fertility Rate (TFR) di Indonesia selama periode waktu 1992-2008. Data sekunder yang digunakan adalah data anggaran BKKBN, TFR, dan PDB Indonesia (nominal dan riil). Alat analisis yang digunakan adalah uji dua beda rata-rata dan uji kausalitas Granger. Anggaran program KB dan pencapaian TFR sebelum desentralisasi tidak sama dengan setelah diterapkan desentralisasi di Indonesia. Dengan kata lain, penerapan desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap penganggaran program KB dan pencapaian TFR di Indonesia. Selain itu terjadi kausalitas yang berjalan searah (unidirectional causality) dimana TFR mempengaruhi anggaran program KB. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program KB, yang ditunjukkan dengan menurunnya TFR di Indonesia, maka perlu adanya komitmen dan dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam bentuk dukungan dana operasional melalui APBN dan APBD, penyediaan tenaga yang terlatih serta sarana prasarana yang memadai guna membangkitkan kembali program ini di masa datang. BKKBN harus mampu mengembangkan keterampilan advokasi dan pesan yang tepat, baik pada tingkat nasional dan daerah, agar kedudukan program KB sebagai urusan wajib di daerah dapat tetap menjadi perhatian.

Many efforts to suppress the high growth of population have been done by the government through the Family Planning Program. People Prosperity is a main target of development, as written in the Medium Term Development Plan (RPJM). Problem of population in Indonesia is the big population. This is accompanied by the problem of high fertility. Family Planning Program to overcome the problem of population in Indonesia extremely needs the budgeting support. The government shows interest in the problem of population by giving funds (budget) from the national budget (APBN), but it is not running long enough. It is getting less and less since decentralization is applied, so a role of National Family Planning Coordinating Board (BKKBN) as a coordinator of the family planning program is getting less and limited. The objective of this research is to know whether there is the significant difference or not in the budgeting of the family planning program and the achievement of Total Fertility Rate (TFR) before and after decentralization. Besides, to know a causality between the budget of the family planning program and the TFR in Indonesia during 1992-2008. The secondary data used is the data of the budget of National Family Planning Coordinating Board (BKKBN), TFR, and GDP Indonesia (nominal and real). Analysis tool used is test statistic for the difference between two means and Granger causality test. The budgeting of the family planning program and the achievement of The TFR before decentralization is not the same as after its application in Indonesia. In another word, the application of decentralization gives effect to the budget of the family planning program and achievement TFR in Indonesia. Besides going causality the running direction (unidirectional causality) where TFR affect budget family planning program. To increase more success of application of Family Planning Program, which is showed with the lower of the TFR in Indonesia, needs commitment and support from the central and local government (province, district/city) by giving funds and operational budget through the national budget (APBN) and the local budget (APBD), trained human resources, and means enough to awake the program back in the future. National Family Planning Coordinating Board (BKKBN) have to be able to develop advocating skill and appropriate message, both in the national level and local level, in order that the position of the family planning program as a must in local area can be a permanently main interest.

Kata Kunci : Anggaran program KB Nasional,Total fertility rate (TFR), The Budget of the National Family Planning Program, Total Fertility Rate (TFR).


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.