Evaluasi manajemen aset tanah dan bangunan pemerintah daerah di Kabupaten Maluku Tengah tahun 2009

MARASABESSY, Nur Chaidah, Prof. Dr. E. Tandelilin, M.B.A

2009 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem manajemen aset tanah dan bangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, pemanfaatan serta pengawasan dan pengendalian. Alat analisis yang digunakan adalah Skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi aparat tentang pengelolaan aset daerah, khususnya tanah dan bangunan di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu : penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) dengan metodologi penelitian kuesioner dan wawancara. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Inventarisasi aset di Kabupaten Maluku tengah belum dilakukan secara tertib dan teratur, sehingga data yang diperoleh belum lengkap dan akurat mengingat keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas, keterbatasan dana dan kondisi geografis. Legalitas atas aset tanah menjadi masalah sangat serius, hal ini dapat dilihat dari jumlah tanah yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai sertifikat hanya sebanyak 4 bidang (0,72 persen) dari 559 bidang tanah yang telah terinventarisir, sedangkan inventarisasi atas legalitas bangunan berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak pernah dilakukan. Pemanfaatan aset tanah dan bangunan yang mempunyai nilai ekonomis belum menjadi bagian yang menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah, hal ini dapat dilihat dari jumlah penerimaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah atas sewa tanah dan bangunan serta sewa gedung/ruangan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006-2008 yang masih rendah berkisar 0,54 persen – 2,46 persen per tahun. Pemerintah Daerah sebagai otorisator dalam pengelolaan aset/barang daerah, melaksanakan pengawasan dan pengendalian dengan indikator antara lain, untuk menghindari salah urus (miss management) dan menghindari kehilangan aset/barang daerah. Pemerintah Daerah belum melaksanakan identifikasi atas aset/barang yang mempunyai manfaat atau yang belum dimanfaatkan (idle).

This research is aimed to evaluate the management system of the real property asset that was executed by the Government of Central Maluku District comprising of the asset inventory, legal audit, asset uses and controling and directing. This research used Likert’s Scale to measure the attitude, opinion and perspective of the apparatur about the management or Local asset, especially the land and building in Local Government of Central Maluku District. It also used two methods of data collecting : library research and field research with questionnaire research methods and interview. The result the research conclude that the asset inventory in Central Maluku District has not been conducted orderly and regularly, thus the data gained has not been complete and accurate by considering the limit of human resources both qualitatively or quantitatively, the limit of funds and geographical conditions. Legality on land asset is a very serious problem, it can be seen from the amount of land owned/managed by Local Government of which have certificate are only 4 lands (0,72 percent) and 559 lands that had been inventoried, meanwhile inventory on the legality of building by the shape of License to Build has never been conducted. The uses of the real property asset that have economical value have not been a part of which gain serious consideration from Local Government, it can be seen from the amount of acceptance and payment of Local Original Income on the land and building rent and also the building/chamber rent of Central Maluku District in 2006-2008 that is very low by the average of 0,54 percent – 2, 46 percent per year. The Local Government as authorizer in management or local asset/property, conduct controling and directing by indicator: to prevent miss management and to avoid the loose of local asset/property. Local Government has not yet conducted identification on the asset/property that has function or has not been used (idle).

Kata Kunci : Evaluasi, Manajemen aset, Inventarisasi, Pendapatan asli daerah, Evaluation, Asset Management, Inventory, Local Original Income