Analisis pengelolaan obat di gudang farmasi kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju tahun 2006, 2007, dan 2008

TAMZIL, Dr. Achmad Purnomo, Apt

2009 | Tesis | S2 Ilmu Farmasi

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah membawa perubahan pada kewenangan di bidang kesehatan yang menjadi tanggungjawab daerah. Perubahan tersebut memberikan dampak terhadap manajemen obat di Gudang Farmasi Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju. Atas dasar tersebut dilakukan penelitian yang bertujuan menganalisis pengelolaan obat pada tahap seleksi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan penggunaan obat di Gudang Farmasi Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju. Penelitian dilakukan mengikuti rancangan deskriptif dengan menganalisis data yang diperoleh secara retrospektif yang diambil dari tahun 2006, 2007 dan 2008 melalui systematic random sampling untuk memilih sampel resep dan stratified random sampling untuk memilih sampel puskesmas. Data kuantitatif dengan menghitung nilai tiap indikator yang digunakan dan data kualitatif diperoleh melalui wawancara. Data dianalisis menggunakan indikator pengelolaan obat kemudian hasilnya dibandingkan dalam 3 tahun terakhir dengan standar yang ada dan dukungan hasil wawancara untuk analisis lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Obat yang tersedia belum sesuai dengan DOEN, 2. Biaya obat per penduduk masih relatif kecil, perencanaan obat yang dilaksanakan masih memerlukan perbaikan pada perhitungan kebutuhan obat, 3. Kesesuaian alokasi dana pengadaan obat masih rendah dan anggaran pengadaan obat masih relatif kecil dibandingkan dengan anggaran bidang kesehatan, 4. Penyimpanan obat sistem FIFO/FEFO, tidak ada obat rusak dan obat kadaluwarsa relatif kecil, 5. Distribusi obat sesuai jadwal dan tingkat ketersediaan obat masih rendah, 6. Tidak rasional dalam penggunaan obat dan tidak ada obat yang tidak diresepkan.

Application of regulation No. 22 and 25 of 1999 concerning local government and financial balance central government between local government has altered medical sector which was under local authority. This alteration has effected drugs management in pharmacy storage regency. Therefore this research proposed to analyze drugs management on drug selection, planning, procurement, storage, distribution, and use phases at the Pharmacy Storage Regency Departement of Public Health Mamuju Regency. This research established based on the descriptive plan by analyzing data that retrospectively collected in 2006, 2007, and 2008 employ systematic random sampling for choose prescription sample and stratified random sampling for choose Puskesmas sample. Quantitative data obtained by calculated indicator value that had been used and qualitative data was gain through interview. The data was analyzed using drug management indicators, followed by contrasted its result with the last three year’s based on reliable standard, and confirmed toward interview for the further analysis. The result has showed that : 1. The drug available not appropriate with DOEN, 2. The cost of drug for each population is relatively small, drug planning need improvement especially in calculation of drug, 3. Budget allocation is relative low, budget of drug if compared with other health sector is relative low, 4. FIFO/FEFO storage system, no decayed drugs and expired relatively small, 5. Well-timed drug distribution, drug availability level is relative low, 6. irrationally drug use and no drug without prescription.

Kata Kunci : Pengelolaan obat,Gudang farmasi,Kabupaten Mamuju ; : Management of drug, Pharmacy storehouse, Mamuju regency